SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka peluang selebar-lebarnya bagi seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Hal ini disampaikannya usai melantik ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Sabtu (31/5).
Pelantikan tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, di Graha Sawunggaling. Sebanyak 223 pejabat dari berbagai PD dilantik dalam prosesi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Mereka terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu jabatan strategis yang kini mengalami kekosongan adalah posisi Sekda. Jabatan tersebut kosong usai pejabat sebelumnya, Ikhsan, dilantik sebagai Inspektur Kota Surabaya.
“Karena Sekda sudah (menjabat) lebih dari 2 tahun atau 2,5 tahun, maka semua kepala PD atau Eselon II harus bisa merasakan menjadi Sekda. Saya berharap nanti wali kota – wali kota berikutnya juga begitu, jangan karena loyal, nyaman, diteruskan saja. Akhirnya teman-teman Eselon II tidak punya kemampuan untuk sebagian manajerial di tempat-tempat yang berbeda,” kata Wali Kota Eri.
Menurutnya, sistem rotasi jabatan perlu diterapkan agar pejabat tidak stagnan pada satu posisi terlalu lama. Ia mencontohkan dahulu ada pejabat yang menduduki jabatan sama hingga 10 tahun, yang pada akhirnya membatasi kemampuan manajerialnya.
“Karena kan dulu ada yang sampai 10 tahun, sampai 6-7 tahun di tempat (dinas) yang sama, akhirnya kemampuannya di titik itu saja. Tapi ketika menyentuh titik lainnya, dia akan kesulitan,” imbuhnya.
Saat ditanya mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Sekda, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih akan membentuk panitia seleksi (Pansel). Selain posisi Sekda, terdapat pula beberapa jabatan Kepala PD yang kosong dan akan segera diproses melalui tahapan serupa.
“Jadi yang (Kepala PD) kosong juga kita Pansel-kan dulu. Jadi setelah ini kita Pansel-kan Sekda, setelah Sekda terpilih baru kita Pansel-kan kepala dinas yang kosong. Insyaallah ada lima kepala dinas yang kosong, maka kita siap-siap segera pansel,” ungkapnya.
Karenanya, Wali Kota Eri menargetkan pengisian jabatan Sekda bisa dilakukan secepat mungkin. Ia menyatakan bahwa proses pengajuan izin untuk seleksi akan segera diproses, bahkan dimulai pada awal pekan depan. “Karena kita ingin cepat, harus gas banter, jadi siapapun punya kesempatan jadi sekda, silahkan daftar. Tapi ya begitu, ojok mau jabatane tapi gak mau dengan risikonya,” tegasnya.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini kembali menegaskan, bahwa mekanisme seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Bahkan, tes seleksi akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube.
“Terbuka, nanti saat tes di YouTube biar kelihatan semua, siapa yang berani, mau dari luar (pemkot), mau dari dalam silahkan, tapi harus tahu visi misi Kota Surabaya, RPJMD-nya apa, harus tahu dia,” paparnya.
Wali Kota Eri ingin memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi manajerial serta memahami arah pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pahlawan. “Jadi saya ingin orang-orang yang benar-benar punya kemampuan, karena saya ingin mengubah. Karena birokrasi untuk pelayanan publik, birokrasi bukan untuk kepentingan politik,” pungkasnya.
Adapun Kepala PD di lingkungan Pemkot Surabaya yang baru dilantik di antaranya adalah Ikhsan sebagai Inspektur, Dewi Soeriyawati sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M Fikser sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Anna Fajriatin sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selain itu, Kepala PD lain yang dilantik adalah R Rachmad Basari sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Achmad Zaini sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP), Mia Santi Dewi sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Agus Hebi Djuniantoro sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Irvan Widyanto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Tundjung Iswandaru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). (ST01)
