SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan mengenai tantangan besar Pemkot Surabaya mengelola APBD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak. Salah satu proyek infrastruktur besar yang menjadi sorotan adalah Outer East Ring Road (OERR), atau rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT).
“OERR, kita membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp 1,6 triliun,” ungkap Wali Kota Eri, Jumat (11/4).
Selain infrastruktur jalan, kebutuhan mendesak lainnya adalah penanganan banjir di perkampungan. Eri menjelaskan bahwa pemasangan u-ditch di seluruh perkampungan Surabaya diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 3 triliun. Program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah juga membutuhkan anggaran Rp 245 miliar.
“Sehingga total kebutuhan Surabaya jika semua ingin kita kerjakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp 7 triliun,” jelasnya.
Menimbang besarnya kebutuhan anggaran, ia menekankan perlunya kejelasan mengenai kelanjutan proyek OERR kepada masyarakat. “Kita harus jelas menginformasikan kepada masyarakat apakah OERR ini dapat dikerjakan atau tidak,” ujarnya.
Wali Kota Eri kemudian mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti yang dianjurkan presiden. “Karena itulah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan pembiayaan sehingga OERR ini bisa jalan di tahun 2028. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kalau ada pembangunan infrastruktur besar, gunakan KPBU sehingga pembayarannya sesuai dengan kemampuan kita,” terangnya.
Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya akan terhambat tanpa pembangunan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, sebuah proyek yang sulit diwujudkan hanya dengan APBD yang terbatas. “Sebagai gambaran, APBD Surabaya sebesar Rp 12,3 triliun mungkin tampak besar, namun nyatanya tidak mencukupi untuk kebutuhan kota,” paparnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Eri merinci alokasi APBD yang terikat untuk belanja wajib. Seperti, alokasi untuk gaji pegawai di Surabaya, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru, mencapai Rp 3,6 triliun. Dari total APBD sebesar Rp 12,3 triliun, setelah dikurangi belanja gaji, tersisa Rp 8,7 triliun.
“Kemudian, sesuai ketentuan, alokasi wajib untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD, yang setidaknya mencapai Rp 2,46 triliun. Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dan program Universal Health Coverage (UHC) sendiri membutuhkan anggaran Rp 500 miliar per tahun, total anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan mencapai Rp 2,4 triliun,” urainya.
Dari perhitungan itu, ia menjelaskan bahwa setelah dikurangi semua belanja wajib, sisa uang di APBD untuk membangun dan kebutuhan lain sangat sedikit. “Sisanya, saya cuma punya sekitar Rp 2 triliun setahun yang bisa dipakai untuk hal lain,” ungkapnya.
Ia menggambarkan bahwa setelah pemenuhan berbagai belanja wajib yang besar, alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan kebutuhan operasional lainnya memerlukan prioritisasi yang cermat.
“Begini, sebagian besar APBD telah dialokasikan untuk gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Sisa dana yang tersedia membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi, alokasi anggaran untuk pembangunan perlu disesuaikan dengan ketersediaan dana,” jelasnya.
Wali Kota Eri menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran Surabaya bisa mencapai Rp 20 triliun. “Kalau saya hanya punya uang Rp 2 triliun dalam satu tahun, ketika saya butuh Rp 20 triliun berarti saya butuh 10 tahun untuk menyelesaikan tadi,” katanya.
Karena itu, Eri mengajak DPRD dan warga Surabaya untuk berdiskusi mengenai prioritas pembangunan dan skema pembiayaan yang paling efektif. “Apakah kita mengandalkan pembiayaan atau kita kerjakan dalam waktu 10 tahun ke depan? Karena selama ini orang Surabaya tidak pernah dikasih tahu tentang ini,” ujarnya. (ST01)
