SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono memimpin Capacity Building & Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Timur Tahun 2025. Kegiatan diselenggarakan di kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Jalan Pahlawan No. 105 Surabaya, Selasa (18/3).
Selaras dengan tema yang diusung yaitu sinergi dan inovasi TPID Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, Sekdaprov Adhy menekankan pentingnya memperkuat kerjasama intra provinsi (KIP) sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya inflasi yang tidak terkendali.
“Untuk menjaga keseimbangan pasokan dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama intra provinsi (KIP) daerah surplus-defisit dan memperluas akses pasar melalui kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga kesejahteraan produsen termasuk petani, peternak, dan nelayan,” kata Adhy Karyono.
Adhy menjelaskan produksi pangan strategis Jawa Timur selalu menjadi penyumbang utama nasional. Tingginya kontribusi Jawa Timur terhadap pasokan pangan nasional menentukan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen.
“Tugas berat ini tentunya perlu diimbangi dengan optimalisasi kinerja produksi dan akses pangan yang baik,” tegasnya.
Berkaitan dengan momentum bulan Ramadan terlebih jelang lebaran semua pihak perlu mewaspadai beberapa bahan pangan yang berpotensi menimbulkan Inflasi. Diantaranya daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, bawang putih dan cabai merah.
“Selama tahun 2021-2024 komoditas tersebut mendorong inflasi pada momen ramadhan, oleh sebab itu kita perlu mewaspadai bahan pangan tersebut,” jelasnya.
Karena menurutnya terjaganya inflasi merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari sinergi antar stakeholder pengendalian inflasi daerah dengan berbagai program unggulan/inovasi dalam menjawab berbagai tantangan pengendalian inflasi.
Di sisi lain, Ia juga mengajak ketua TPID Kab/Kota se-Jawa Timur untuk dapat melaksanakan langkah konkrit yang telah direncanakan bersama antara lain mengintensifkan pemantauan harga di seluruh Jawa Timur, termasuk tarif angkutan udara, optimalisasi intervensi pasar di lebih dari 1.100 titik di seluruh wilayah Jawa Timur dengan sinergi antara pemerintah dan sektor bisnis, serta pengawasan bersama satgas pangan dalam memastikan keamanan pasokan.
“Saya harap bupati/wali kota juga sering memantau perkembangan harga dan pasokan dengan turun langsung ke pasar,” pintanya.
Selain itu Adhy juga meminta agar Bupati Walikota bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait keamanan pasokan dan harga bahan pokok secara harian dengan menggunakan berbagai media yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung.
“Bisa menggunakan media apa saja yang sampai kepada masyarakat, memastikan pasokan aman, stok aman agar tidak terjadi panic buying,” pesannya. (ST02)
