SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan Lumbung Pangan Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile. Pemberangkatan ini dilakukan di halaman gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/3).
Pemberangkatan ditandai dengan pemecahan kendi. Sedangkan Truk Lumbung Pangan EPIK Mobile ini merupakan bantuan dari BI untuk Pemprov Jatim dan diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur M. Noor Nugroho.
Program Lumbung Pangan EPIK Mobile ini memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan, yang merupakan kolaborasi bersama Pemprov Jatim dan KPw BI Jatim.
Gubernur Khofifah menyebut, mobil EPIK ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi pengendalian harga. Dengan tujuan pengendalian inflasi yang menyasar lokasi di seluruh Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi.
“EPIK ini akan berkeliling ke mana-mana memberikan penetrasi harga beberapa sembako,” kata Khofifah.
Menurutnya, truk EPIK yang dilepas ini mengangkut 5 ton beras JATIM CETTAR yang akan didistribusikan ke 13 Toko EPIK di 8 kabupaten/kota yang sudah bekerjasama dengan BUMD PT JGU sebagai distributor. Antara lain Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Sidoarjo, Gresik, Jombang dan Ngawi.
“Beras yang diberangkatkan tadi itu semua adalah beras premium 5 kg. Nanti akan disiapkan juga yang 3 kg untuk kebutuhan zakat fitrah misalnya,” jelas Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, Program Lumbung Pangan EPIK merupakan langkah konkrit Kerjasama Intra Provinsi (KIP) dalam mengendalikan inflasi. Terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK yakni Lumbung Pangan EPIK Reguler yang terdapat di 13 titik 8 Kab/Kota dan Lumbung Pangan EPIK Mobile yang memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan.
“Dengan adanya program EPIK ini, maka upaya pengendalian inflasi dapat secara aktif menyasar lokasi di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi,” terang Khofifah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. Jatim M. Noor Nugroho mengatakan bahwa kebutuhan operasional dari kendaraan pengendalian inflasi tersebut akan memanfaatkan program sinergitas BUMD Jatim. Sehingga dibutuhkan kerjasama berbagai elemen untuk kesuksesan jangka panjangnya.
“Selain itu, belajar dari pengendalian inflasi komoditas beras tahun 2023, TPID telah mengimplementasikan kebijakan korporasi petani Jawa Timur dengan kelembagaan Koperasi Multi Pihak atau KMP. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi,” kata dia. (ST02)
