SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan seluruh aset milik Pemkot Surabaya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia mengusulkan agar aset pemkot bisa dimanfaatkan menjadi Creative Hub, maupun digunakan sebagai lahan ketahanan pangan hingga pariwisata.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin paparan inovasi lelang jabatan aparatur sipil negara (ASN), di ruang sidang wali kota, Selasa (11/3). Eri minta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wiwiek Widyawati segera memanfaatkan 80 persen aset pemkot untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ada beberapa aset yang digunakan orang lain tanpa ikatan hukum, ada sekitar 250 aset. Saya minta di tahun 2025 bisa kembali lagi ke Pemkot Surabaya. Kalaupun ada ikatan hukum dengan pemkot berarti tidak boleh digunakan untuk pribadi,” katanya.
Ia melanjutkan, terkait dengan sertifikasi aset, terdapat 3.294 aset yang belum bersertifikat dan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori K1 merupakan data yuridis dan fisik lengkap, tidak ada sengketa atau berpengkara. Outputnya adalah sertifikat hak pakai. Total kategori K1 sebanyak 595 aset.
Kedua, kategori K2 merupakan data yuridis dan data fisik tidak lengkap, namun tidak sengketa atau berpengkara. Outputnya adalah peta bidang tanah. Total kategori K2 sebanyak 1.329 aset.
Ketiga, kategori K3 merupakan data yuridis dan data fisik tidak lengkap, namun sengketa atau berpengkara. Dan, data yuridis dan data fisik tidak lengkap, ada sengketa atau berpengkara. Outputnya adalah Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atau dokumen lainnya. Total kategori K3 sebanyak 1.370 aset.
Karena itu, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini meminta BPKAD Surabaya segera menyelesaikan persoalan tersebut, yakni aset harus disertifikasi atau telah berbadan hukum di tahun 2025. “Maka target komitmennya, K1 sebanyak 595 aset ditambah K2 sebanyak 1.329 aset, harus sudah masuk ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) tahun ini,” tegasnya.
Eri juga menyebut jika masih banyak aset yang belum dimanfaatkan dengan baik. Sehingga ia meminta agar aset tersebut bisa dikoneksikan dengan program Padat Karya, atau program investasi lainnya. Harapannya, lahan aset milik pemkot dapat dikelola oleh warga sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
“Sudah dipersiapkan aplikasi terkait aset yang terhubung dengan budgeting atau penganggaran. Di bulan April 2025, aplikasi ini sudah bisa berjalan dan digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan pengelolaan dan pengamanan aset di Kota Surabaya di tahun 2025,” terangnya. (ST01)
