SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Salah satu program pemerintah pusat adalah pembentukan 70 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kopdes tersebut akan dilaunching pada peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025 mendatang.
Terkait hal tersebut, telah digelar rapat koordinasi penguatan ekonomi desa yang diikuti oleh seluruh kepala daerah di Jawa Timur. Rakor dilaksanakan gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/3).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono hadir dalam rakor ini. Ia duduk berdampingan bersama Wali Kota Surabaya Eric Cahyadi dan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga akhir.
Rakor dibuka Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Orang nomor satu di pemerintahan Jatim ini mengatakan rakor ini menjadi upaya Pemprov Jatim menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih pada peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025 mendatang.
“Terkait koperasi desa, bupati/wali kota mungkin sudah mulai ditemui oleh kepala desanya. Bagaimana sebetulnya detail program Kopdes, apalagi kalau desa itu sudah punya Bumdes dan koperasi. Kita perlu mencari format agar kehadiran Kopdes produktif,” ujarnya.
Menurut Khofifah, rencana 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih ini penting dan selaras dengan Asta Cita presiden nomor dua, tiga dan enam. Ia menyebut program ini diproyeksikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa.
“Kopdes Merah Putih, bagaimana menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Insyaallah dilaunching pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan puncak Hari Koperasi Nasional ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan,” jelasnya.
Di sisi lain, rakor ini sekaligus dihadiri dua menteri yakni Menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Nusron Wahid memaparkan beberapa hal terkait kebijakan tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur.
Ia menyatakan kejadian banjir seperti di Jakarta dan Bekasi yang terjadi saat ini bukan semata perubahan tata ruang maupun ekosistem, tetapi juga disebabkan perubahan tata ruang dan ekosistem di puncak Bogor dan Cianjur.
“Kita tidak ingin ini terjadi di Jawa Timur, apalagi Jawa Timur menjadi provinsi terbesar dan kutub pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.
Sedangkan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf membahas tema kebijakan penggunaan dtsn dan pembangunan sekolah rakyat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. (ST10)
