SURABAYATODAY,ID.SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyoroti belum optimalnya pengelolaan kawasan perairan 0-12 mil di Jatim. Menurutnya, jika dikelola dengan baik oleh Pemprov, sektor ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
“Potensi laut Jatim sangat besar, mulai dari pemanfaatan ruang laut, penerbitan izin, hingga pengelolaan sumber daya laut. Jika semua ini dimaksimalkan oleh Pemprov, maka PAD bisa meningkat pesat,” ujar Lilik.
Namun, ia mengungkapkan bahwa saat ini pengelolaan kawasan perairan tersebut masih berada di bawah pemerintah pusat, padahal secara perundangan seharusnya menjadi kewenangan provinsi.
“Saya berharap OPD terkait segera berkoordinasi dengan pusat agar pengelolaannya bisa dikembalikan ke Pemprov Jatim. Ini peluang besar yang sayang jika terlewatkan,” tegas Ketua fraksi PKS DPRD provinsi Jatim ini.
Selain sektor perairan, Lilik juga menyoroti banyaknya aset milik Pemprov Jatim yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya adalah bangunan milik Disnakertransduk di Sidoarjo yang terbengkalai dan berpotensi dijadikan sekolah kejuruan.
“Pemprov harus lebih jeli melihat peluang ini. Jika aset-aset ini bisa dioptimalkan, PAD Jatim akan semakin kuat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemprov Jatim memiliki 4.667 bidang tanah, di mana 3.599 bidang sudah bersertifikat, sementara 1.068 bidang lainnya belum.
Dengan potensi sebesar ini, Lilik menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan aset dan perairan harus menjadi prioritas Pemprov demi meningkatkan keuangan daerah. (ST11)
