SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemko Surabaya mengajak DPRD memperkuat kolaborasi dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak. Sebab, pendapatan dari pajak memiliki andil besar dalam pembangunan infrastruktur di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur sebagian besar bersumber dari PAD. Di antaranya melalui pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain.
“Maka saya berharap, DPRD hari ini ikut membantu, PAD-nya ditingkatkan. Dengan cara apa? Saya nyuwun tulung (minta tolong), DPRD dan pemkot bisa turun bersama, melakukan sidak,” kata Eri, Jumat (10/1).
Ia menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari legislatif adalah melakukan pengawasan. Karena itu, legislatif memiliki kewenangan melakukan sidak pengawasan pajak, baik di hotel maupun restoran.
“DPRD sifatnya pengawasan. Karena itu, DPRD berhak turun ke hotel, ke rumah makan (melakukan pengawasan),” tegas dia.
Wali Kota Eri optimistis apabila pemkot bersama DPRD turun bersama melakukan pengawasan pajak, maka upaya ini akan semakin mendongkrak PAD Surabaya. “InsyaAllah kalau DPRD dan pemerintah kota turun bersama, maka banter (naik) PAD-nya. Jadi (kewenangan DPRD) tidak hanya memanggil, tapi bisa ngecek di lokasi-lokasi hotel, rumah makan dan tempat-tempat lainnya,” imbuhnya.
Menanggapi permintaan DPRD agar Pemkot Surabaya segera melakukan lelang proyek pembangunan 2025, Wali Kota Eri menegaskan bahwa hal itu telah dilakukan. “Proyek sudah ada yang dilelang, ada yang pelaksanaan Februari,” tuturnya.
Ia kembali menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya sebagian besar bersumber dari PAD. Artinya, tahapan lelang untuk rencana proyek pembangunan itu bisa dilakukan apabila anggaran juga tersedia.
“Sehingga ketika teman-teman (Pemkot Surabaya) melakukan kontrak (proyek pembangunan), maka pasti akan dipastikan dulu terkait dengan anggarannya,” tandasnya.
Sebagai informasi, anggaran pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 12,137 triliun. Anggaran ini bersumber dari PAD yang direncanakan Rp 8,796 triliun dan Pendapatan Transfer Rp 3,340 triliun. (ST01)
