SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – DPRD Surabaya menyatakan siap mendukung program nasional pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Program yang dimaksud adalah pemberian makan siang bergizi gratis untuk anak sekolah baik negeri maupun swasta.
Sebagai bentuk dukungan tersebut, DPRD Surabaya bakal melakukan re-alokasi anggaran di APBD 2025. Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyatakan dukungan anggaran untuk makan suang bergizi gratis ini sudah dibahas informal antara Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami menunggu perintah dari pusat. Intinya kami siap mendukung meski harus melakukan penggeseran anggaran melalui MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan). Namun kabarnya akan ada sharing anggaran,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pelaksanaan MPAK ini diperbolehkan undang-undang dalam kondisi tertentu. Salah satunya, jika program tersebut untuk kepentingan masyarakat dan sifatnya mendesak.
“MPAK bisa dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua. Tidak boleh di triwulan ketiga karena itu sudah masuk PAK,” jelasnya.
Politisi ini menjabarkan secara prinsip Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya melalui Badan Anggaran (Banggar) sudah membicarakan alokasi anggaran untuk program tersebut. Namun berapa milainya masih perlu pembahasan lebih lanjut.
“Masih berupa saran dan masukan. Namun sempat membahas nominal harga per packnya,” tutur dia.
Bahtiyar menjelasakan banyak hal yang dibicarakan dalam pembahasan itu. Salah satunya tentang wadah atau kemasan makanan untuk program makan bergizi gratis itu. Wadah itu bahannya dari apa agar tidak menimbulkan masalah sampah di kemudian hari.
Hal itu dibicarakan secara detil karena program ini akan berjalan tidak hanya satu atau dua bulan. Jika per hari menghasilkan sampah kemasan atau wadah makanan dalam jumlah ribuan, maka kalkulasi sampah juga harus dihitung selama program ini berjalan.
“Artinya, ini jumlah sampah yang ditimbulkan juga besar sekali. Karena itu sempat muncul wacana wadah/kotak khusus yang bisa digunakan ulang dengan stempel nama siswa,” jlentrehnya.
Menurutnya, pembahasan ini masih bakal dilanjutkan. Hal itu sebagai persiapan Kota Surabaya mendukung program pemerintah pusat. Sehingga ketika petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sudah diterbitkan, Pemkot Surabaya sudah siap melaksanakan. (ADV-ST01)
