SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan susahnya mendapatkan LPG 3 kilogram.Terkait kondisi ini, Komisi B DPRD Bojonegoro meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri menyarankan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) segera melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengenai penyebab terjadinya kelangkaan ini.
“Jika kelangkaan LPG terjadi di tingkat pangkalan tentu Pertamina Patra Niaga harus segera bertindak,” katanya.
Sebaliknya, apabila kelangkaan terjadi di toko atau tingkat pengecer, lanjut Lasuri, Disdagkop UM Bojonegoro harus segera punya langkah yang tepat untuk mengatasi. Misalnya melakukan komunikasi agar segera dilakukan distribusi.
Disdagkop UM, kata Lasuri, selain melakukan pengawasan juga harus mengontrol harga LPG 3 kg di tingkat pengecer. Jangan sampai masyarakat sudah mendapatkan LPG, tetapi dengan harga mahal.
“Jadi kasihan masyarakat. Jika Disdagkop UM menemukan harga LPG yang tinggi tentu harus melakukan teguran kepada pedagang tersebut,” katanya.
Salah satu warga Desa/Kecamatan Bojonegoro Tutik mengatakan, harga LPG 3 kg di toko pengecer berbeda-beda, bahkan selalu mengalami kenaikan. “Ada yang mulai Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu. Beda toko beda harga,” katanya.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Sukaemi mengaku telah menindaklanjuti aduan dan laporan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kilogram dengan Pertamina untuk mendistribusikan gas melon. (ST10)
