SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya mengusulkan 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebanyak 1.100 formasi itu akan dikhususkan bagi bagi petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk di data base.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan awal mula pengusulan itu. Beberapa waktu lalu sebenarnya disampaikan oleh Menpan RB bahwa seleksi PPPK akan dikhususkan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan juga Tenaga Pendidik atau guru.
Namun, ia menceritakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa anggota Satpol PP dan DPKP yang bertempur di lapangan sedikit ASN-nya, sehingga beliau memperjuangkan supaya teman-teman yang ada di Satpol PP dan DPKP bisa juga mendapatkan prioritas seperti nakes dan guru untuk bisa menjadi PPPK.
“Alhamdulillah setelah Pak Mendagri bertemu Pak Menpan, ada nomenklatur tambahan untuk trantibum, sehingga teman-teman Satpol PP, Linmas dan DPKP atau damkar bisa dimasukkan di sana,” katanya.
“Usulan yang kemarin setelah disetujui oleh Menpan dan diperbolehkan kami mengusulkan teman-teman yang ada di Satpol PP dan teman-teman yang ada di damkar yang sudah masuk database akan bisa untuk P3K. Ada sekitar 1.100 yang kami usulkan,” lanjut Wali Kota Eri.
Menurutnya, sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan karena jumlahnya kurang. Karenanya, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti bisa ikut seleksi untuk bisa menjadi PPPK.
“Jadi, ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati, insyaallah akan diberikan keselamatan dan berkah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser yang didampingi Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Wali Kota Surabaya karena sangat perhatian dengan nasib dan kesejahteraan anggota Satpol PP dan DPKP Kota Surabaya. Pasalnya, Wali Kota Eri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengusulkan anggotanya menjadi PPPK.
“Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya dan Bu Rini, terutama juga untuk anggota Satpol PP dan DPKP,” kata Fikser.
Ia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaga untuk pengusulan PPPK itu. Fikser memastikan sudah melakukan cek ulang data base yang sudah ada itu dan sudah disampaikan kembali ke BKPSDM.
“Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun, kuotanya yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar, jadi ini khusus, kalau sebelumnya kan umum,” katanya.
Fikser juga menjelaskan bahwa saat ini anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan jumlahnya sebanyak 1.250 orang non ASN. Kalau ASN nya hanya sekitar 50 orang. “Jadi, kondisi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit,” katanya.
Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani juga mengaku bersyukur karena akhirnya anggotanya dapat kesempatan dan peluang untuk menjadi PPPK. Saat ini, anggota DPKP seluruh anggotanya ada sebanyak 767 orang dan tenaga non ASN-nya sebanyak 650-an. “Nah, kalau ASN-nya hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami, Alhamdulillah ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK,” pungkasnya. (ST01)
