SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Hibah pupuk bagi petani kawasan hutan 2023 diduga belum terealisasikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menegaskan agar proses tersebut jangan berlarut.
‘’Harusnya sudah realisasi kalau tahun anggaran 2023,’’ ujar anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri.
Dia menyatakan, hibah pupuk dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023 senilai Rp 16 miliar dan APBD 2024 Rp 109 miliar merupakan akumulasi total untuk pertanian dalam dan luar kawasan hutan, baik padi maupun jagung. Dia menyampaikan, untuk anggaran 2023 seharusnya sudah direalisasikan.
‘’Kalau dikatakan masih proses verifikasi data termasuk 2023 berarti data tidak konkret,” tegasnya.
Ia menjelaskan dalam proses penganggaran, dasarnya data adalah by name by address (BNBA). Meski, tidak mengkaver seluruh petani. Dia menyampaikan, verifikasi data dikatakan masih relevan jika kaitannya dengan realisasi hibah pupuk APBD 2024.
‘’Sehingga tidak mungkin dicairkan untuk anggaran 2023,” jelasnya.
Karena telah melewati tahun anggaran dan menjadi sisa pembiayaan lebih anggaran (silpa). Bisa digunakan kembali pada P-APBD 2024. Artinya tidak hanya nihil realisasi di tahun anggaran namun, juga menimbulkan molornya penyaluran. Padahal, pupuk sangat dibutuhkan.
‘’Namun, kami belum tahu pasti alasan tidak atau belum realisasinya,” lanjutnya.(ST10)
