SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan telah melakukan penanaman sembilan bahan pangan pengganti padi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan sekaligus antisipasi menghadapi fenomena iklim El Nino.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa penanaman sembilan bahan pangan pengganti padi dilakukan dengan memanfaatkan lahan idle atau aset-aset tidur milik Pemkot Surabaya.
“Kita juga menanam pangan ya, ada sembilan bahan pengganti padi. Kami juga menanam jagung, sagu, di lahan-lahan punya pemkot yang idle. Tapi kami juga berkoordinasi dengan daerah-daerah lain, karena memang wilayah pertaniannya lebih besar,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (30/7/2023).
Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga menyebutkan, bahwa Pemkot Surabaya memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dimana salah satu tugas mereka adalah untuk mencegah atau mengantisipasi kenaikan harga pokok di pasaran.
“Jadi kita ini sudah ada Tim Inflasi (TPID). Tim Inflasi ini salah satu tugasnya adalah melihat harga pasar setiap minggu, mulai cabai dan macam-macam,” jelasnya.
Nah, untuk mencegah adanya kenaikan harga barang, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya menjalin kerjasama dengan sejumlah daerah penghasil bahan pokok. Kerjasama dilakukan untuk mendapatkan langsung bahan pokok dengan harga dari produsen.
“Untuk mencegah adanya kenaikan barang, maka kita melakukan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil, seperti telur dengan Blitar, bawang putih dan merah dengan Nganjuk. Itu sudah kita lakukan,” jelasnya.
Menurutnya, kerjasama dengan daerah lain ini dilakukan karena Kota Surabaya bukan daerah penghasil, melainkan pemakai. Ini dilakukan supaya Surabaya bisa mendapatkan harga lebih murah tanpa melalui tengkulak atau pihak ketiga. “Karena Surabaya ini bukan penghasil, tapi pemakai. Jadi kami kerja sama dengan daerah lain,” tegasnya.
Akan tetapi, Wali Kota Eri menyebut, apabila harga bahan pokok di Surabaya mengalami kenaikan karena disebabkan pupuk atau cuaca, maka pemkot tidak bisa mencegahnya. Namun, jika kenaikan harga barang itu disebabkan faktor Bahan Bakar Minyak (BBM), maka pemkot akan melakukan subsidi.
“Kalau di sini naik dikarenakan pupuk atau lainnya, kami tidak bisa lagi menahan kenaikan harga. Tapi kalau transport BBM yang naik, maka kami bisa melakukan subsidi. Tapi kalau pupuk naik dan menyebabkan harga tinggi, kami akan tetap mempertahankan harga kulaknya,” pungkasnya. (ST01)
