SURABAYATODAY.ID, PASURUAN – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, kolaborasi dan koordinasi dari berbagai lintas sektor sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jatim. Tak terkecuali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pada tahun 2019 lalu, dengan adanya bantuan water bombing yang diberikan sehingga bencana Karhutla yang luas dapat tertangani dengan baik dan cepat teratasi.
Untuk itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan pencegahan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau, Khofifah mengeluarkan keputusan Gubernur tanggal 28 Februari 2023 perihal satuan tugas pengendali provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jawa Timur.
“Hal ini menjadi pedoman kita bersama, dalam melaksanakan koordinasi dan monitoring, serta evaluasi penanganan Karhutla di provinsi Jawa Timur yang harus dilakukan dengan sangat-sangat segera,” tegasnya.
Dirinya menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh Pemprov Jatim. Di antaranya pembentukan tim Satgas penanganan Karhutla, Rakor Brigade pengendalian Karhutla, pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api, sosialisasi pencegahan Karhutla serta koordinasi yang terus dilakukan dengan stakeholder terkait semua itu akan terus dimaksimalkan.
Upaya pencegahan lainnya, seperti patroli terpadu juga akan terus ditingkatkan. Untuk itu, lanjutnya, peralatan pendukung dan personil Satgas serta berbagai elemen masyarakat harus disiapsiagakan.
“Saya sangat mengapresiasi atas dedikasi dan kerjasama antar pihak yang luar biasa. Semoga seluruh kerja keras yang dan komitmen yang kita lakukan, sehingga sinergitas dan kolaborasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jawa Timur terus bisa kita tingkatkan, kita jaga dan terus dikonsolidasikan,” pesannya.
Menanggapi prediksi BMKG tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, Gubernur Khofifah terus membangun kesiapsiagaan pada tataran pengendalian. Baik hutan maupun lahan, yang menurutnya menjadi sangat penting.
“Saya menghimbau agar mengantisipasi potensi El Nino dengan melakukan langkah-langkah. Di antaranya, strategi seperti melakukan patroli, mengaktifkan posko dan terintegrasi, menetapkan status siaga dan/atau tanggap darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Salain itu, juga menyiapkan dan memastikan sarana prasarana serta kesiapsiagaan personel dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. (ST02)
