SURABAYATODAY.ID, BALIKPAPAN – Arahan Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah memaksimalkan belanja produk dalam negeri kembali ditekankan pada Raketnas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir pada rakernas tersebut menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu upaya riil yang dilakukan ialah dengan mengoptimalkan aplikasi Jatim Bejo (Belanja Online).
“Jatim Bejo saat ini telah mudah diakses oleh pelaku UMKM. Bahkan di 2022, Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 triliun. Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp 2,27 triliun,” ungkap Khofifah.
Selain belanja pemerintah daerah, ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong penguatan belanja nasional maupun daerah dengan produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). “Bagi Warga Jawa Timur saya mengajak untuk membeli dan memakai produk lokal. Produk tersebut bukan hanya barang, tapi juga objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Begitu pula bagi warga daerah lain,” sebutnya.
Upaya ini selaras arahan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menggaungkan potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing. Secara khusus, kepada masyarakat di seluruh penjuru Jawa Timur, yang di wilayahnya memiliki potensi wisata, ia meminta untuk adanya promosi di wilayah tersebut dengan lebih gencar.
“Jika kunjungan wisata di masing-masing potensi daerah meningkat, saya optimistis bahwa pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata tersebut juga akan meningkat,” tambahnya.
“Promosi wisata tersebut juga memiliki pengaruh pada peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Timur,” katanya kembali.
Sebagai informasi, indikator Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan pada tahun 2022 mencapai Rp 11.992.000,- meningkat dibanding tahun sebelumnya Rp 11.707.000,-. Indeks Pengeluaran per Kapita riil yang disesukaikan merepresentasikan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Tidak hanya itu, fokus penekanan angka stunting di tiap wilayah juga menjadi hal penting yang menjadi arahan presiden. Meski terhitung prevalensi stunting menurun dari 2021, penekanan di beberapa wilayah di Jatim masih diperlukan secara masif.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jatim mencapai 19,2 persen pada 2022. Provinsi Jatim berhasil memangkas angka balita stunting sebesar 4,3 poin pada 2021 sebesar 23,5 persen.
Saat ini tercatat 14 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan prevalensi balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 24 kabupaten/kota sisanya memiliki prevalensi stunting di bawah angka provinsi.
“Ini yang terus menerus kami gaungkan tanpa henti. Karena masih banyak masyarakat pesisir yang belum aware pada kebutuhan gizi bayinya,” katanya
“Para ibu dan calon ibu harus paham bahwa pencegahan stunting ini tidak hanya dilakukan saat anak telah lahir, tapi harus dimulai sejak ibu hamil atau janin masih dalam kandungan. Kemudian saat ibu menyusui, konsumsi protein hewani juga dibutuhkan agar kualitas ASI tetap terjaga,” lanjutnya.
Untuk itu, Khofifah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan stunting di Jatim. Apalagi stunting erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM. Sehingga dalam upaya penanggulangan stunting ini dibutuhkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Kemitraan dan koordinasi ini terus dilakukan baik lintas program dan lintas sektor terkait tim percepatan penurunan stunting secara rutin. “Termasuk melakukan koordinasi kegiatan aksi konvergensi serta edukasi penurunan stunting dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Serta melibatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dalam penanganan stunting,” kata Khofifah. (ST02)
