SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Ada tamu ‘istimewa’ di DPRD Surabaya, Jumat (27/1). Dia adalah Taki Kitada, perwakilan dari Japan Initiative.
Kedatangannya ditemui Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony dan anggota Komisi D Diah Katarina. Pada pertemuan itu, banyak didiskusikan tentang inovasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Jepang, melalui Japan Initiative dalam ‘Program Review’ atau inovasi mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, yang lebih tepat sasaran.
Kitada menjabarkan bahwa program ini sudah diuji coba di dua desa di Kabupaten Bantul. Bahkan tahun ini merupakan tahun kedua karena di tahun pertama ada kendala pandemi Covid-19.
“Program ini lahir karena peliknya permasalahan yang disebabkan dislokasi anggaran dari berbagai kebijakan, terutama program otoritas daerah,” kata Kitada.
Ia menerangkan program memiliki sesi yang sangat singkat yakni hanya satu jam. Namun dalam satu jam itu bisa untuk mendapatkan keputusan apakah suatu kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah layak dipertahankan, harus dimodifikasi atau dicabut.
Sistem ini berjalan dengan dikumpulkannya perwakilan dari masyarakat secara acak, pakar ataupun pihak legislatif sebagai evaluator, dengan pemangku program yang dalam hal ini adalah pemerintah dalam sebuah diskusi. Nantinya, dalam forum ini akan ada sebuah poling terkait dengan salah satu program pemerintah, yang bakal menjadi bahasan.
“Jadi setelah pemangku kebijakan menjelaskan tentang programnya, para evaluator ini nantinya akan melakukan voting apakah kebijakan itu harus lanjut, dibenahi, atau dihentikan. Setelah voting, hasilnya akan diumumkan langsung,” terang dia.
Namun, ia juga menyatakan Program Review ini adalah sebagai salah satu langkah yang bisa diterapkan tidak hanya di pemerintahan, namun juga dalam lingkup lain. Seperti kebijakan perusahaan swasta atau hal lainnya. Bahkan, Program Review ini dapat diaplikasikan hingga lingkup terkecil, semisal di kawasan RT RW, sekolah dan organisasi.
“Program Review juga dapat mengarahkan otoritas untuk berjalan bersama masyarakatnya. Tapi, meskipun nantinya ada pihak yang kurang puas dengan hasil voting tersebut, setidaknya ini adalah satu langkah agar kota menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.
Sementara itu AH Thony menjelaskan, bahwasanya program ini menarik untuk mengurai dan menilai kebijakan. Maksudnya, apakah kebijakan pemerintah itu relevan atau tidak. Sebab program ini melibatkan masyarakat.
“Program Review ini adalah sebuah untuk mengevaluasi program apa saja yang sudah dibuat,” ujar Thony.
Di review ini, lanjut dia, nantinya bakal melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat. Dalam realisasinya, akan ada uji komparatif yang dilaksanakan oleh tim evaluator. Tim ini nantinya melibatkan masyarakat dan birokrat luar lainnya.
“Karena ini kan berkaitan dengan program nasional, untuk mengkomparasi apakah di Surabaya bisa dilaksanakan dengan baik dibandingkan dengan daerah lain. Maka, evaluator itu bisa didatangkan dari luar Surabaya. Hal ini, dimaksudkan untuk objektivitas,” terangnya. (ST01)
