SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jatim dan Putra Sampoerna Foundation, luncurkan Gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Gerakan ini sebagai upaya dalam mewujudkan target 100 persen SMA/SMK dan SLB melaksanakan IKM Mandiri pada Tahun Ajaran 2023/2024.
Adanya gerakan ini, didukung penuh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Saat ini Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri untuk SMA/SMK SLB di Jatim adalah terbanyak di antara Provinsi di Indonesia. Dari 4.044 lembaga, sebanyak 77 persen sudah melaksanakan IKM.
Gerakan Akselerasi IKM Mandiri pun, kata Khofifah juga didukung penuh oleh Kemendikbud-ristek dan Putra Sampoerna Foundation melalui pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang IKM bagi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka.
“Alhamdulillah, seluruh lembaga SMA/SMK dan SLB menunjukkan semangat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut, dijelaskan gubernur perempuan pertama di Jatim ini, syarat peserta program Akselerasi IKM yang dilanjutkan dengan webinar pada platform Guru Binar ini cukup sederhana, yaitu satuan pendidikan yang ikut terdiri dari 1 kepala sekolah dan 3 guru dan bukan merupakan sekolah penggerak juga bukan SMK – PK.
Karenanya ia mendorong sekolah-sekolah yang belum melaksanakan untuk menyiapkan diri agar kualitas dan pemerataan pendidikan bisa terwujud.
Khofifah juga berharap bupati dan walikota ini juga menyiapkan target 100 persen penerapan IKM Mandiri pada jenjang PAUD/TK, SD dan SMP pada Tahun Ajaran 2023/2024. Sebab saat ini, Jawa Timur masih berada di peringkat 5 penerapan IKM Mandiri bila dihitung dari seluruh jenjang (PAUD SD SMP SMA SMK SLB).
“Kita memang ada di peringkat 1 (satu) nasional untuk penerapan IKM Mandiri tingkat SMA/SMK dan SLB. Tapi jika digabung dengan penerapan IKM Mandiri di tingkat PAUD / TK, SD dan SMP, Jatim masih ada diperingkat 5 (lima) setelah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan DIY. Jadi diharapkan kepala dinas pendidikan kab/kota, bupati dan wali kota untuk mendorong lembaga-lembaga dibawah naungannya dalam melaksanakan Implementasi kurikulum merdeka secara mandiri,” tegas Khofifah. (ST02)
