SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sebanyak 300 kepala desa se Jawa Timur hadir langsung dan lainnya hadir virtual dalam Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (14/9).
Dalam kegiatan ini dihadiri Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn.) Drs Firli Bahuri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya pada Jawa Timur atas prestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari tingkat desa.
“Banyak desa memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Termasuk upaya untuk mengetaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan diatasi tentu bisa mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Firli.
Selain itu, Ketua KPK RI juga mengapresiasi prestasi Jawa Timur dalam mempertahankan ketahanan pangan, yang mana raihan tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Firli menambahkan, KPK RI kali ini datang dengan program Desa Anti Korupsi untuk membangun kecintaan kepada desa. Salah satu yang menjadi keprihatinan ialah data dari KPK RI mencatat sejak tahu 2015 hingga 2021 sebanyak 686 perangkat desa tersangkut kasus korupsi.
“Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Karena tuhuna dana desa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jangan hanya menjadi penonton, tapi tidak melakukan apa-apa,” tutupnya.
Sementara itu Khofifah mengajak seluruh elemen di Jatim untuk memiliki komitmen yang sama, yaitu menjauhi korupsi di semua lini.
Terlebih di Jawa Timur telah ada satu desa yang menjadi percontohan Desa Anti Korupsi. Desa percontohan yang dimaksud adalah Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.
Desa ini menjadi satu dari 10 desa percontohan se Indonesia yang dipilih dalam program Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Khofifah memberikan penekanan khusus pada Kepala Desa yang mengikuti program ini agar menyerap pembelajaran dalam bimtek ini agar memberikan managemen penguatan dalam pengelolaan desa. Sehingga bebas korupsi dan semakin memberi percepatan bagi kemajuan masyarakat desa di Jatim.
“Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur,” tegas Khofifah. (ST02)
