SURABAYATODAY.ID, SURABAYA -Pemkot Surabaya memberi kemudahan pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk). Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kini ada aplikasi baru yang diberi nama Klampid New Generation (KNG). Aplikasi KNG ini diresmikan pada 1 Juli 2022 lalu.
Dengan aplikasi KNG, warga semakin dimudahkan dalam mengurus adminduk, yang paling mengejutkan adalah setelah diresmikan permohonan harian meningkat di atas rata-rata yakni 3.000 pemohon sehari.
Kepala Dispendukcapil Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjelaskan, aplikasi KNG itu merupakan evolusi dari program e-Klampid sebelumnya yang semula berupa website menjadi aplikasi mobile yang bisa didownload melalui playstore untuk smartphone android.
Di dalam aplikasi ini ada beberapa opsi fitur baru, mulai dari chatbot lengkap dengan tokoh virtual di dalamnya yang disebut Cak Takon. Fitur ini menyerupai Whatsapp yang akan memandu pengguna aplikasi ketika membutuhkan bantuan.
Cak Takon itu akan memandu pengguna atau pemohon apabila kesulitan mengupload dokumen pendukung di kolom aplikasi. Secara otomatis, laiknya petugas Cak Takon akan memberikan petunjuk tata cara upload dokumen dan apa saja yang perlu di-upload.
Agus menambahkan, dalam rangka proses instalasi aplikasi baru tersebut, website e-Klampid lama untuk warga telah dimatikan. Akan tetapi akses baru KNG untuk user kelurahan dan kecamatan telah dibuka per 1-7 Juli lalu.
“Kami terus melakukan pemantauan aplikasi ini baik di kelurahan maupun kecamatan secara intensif. Adapun akses KNG untuk user umum warga agar bisa mandiri online dari rumah, kami buka pada tanggal 8 Juli 2022,” tambahnya.
“Perlu kami tekankan, bahwa sejak tanggal 1-7 Juli 2022 pelayanan masih bisa diberikan melalui loket pelayanan di kelurahan dan kecamatan,” paparnya kemudian.
Sampai dengan hari ini, aplikasi KNG berjalan lancar dan dapat digunakan dengan baik. Bahkan, kesalahan pemohon ketika mengakses atau mengisi formulir online secara mandiri pun dapat diminimalisir. Dokumen pendukung sebesar kurang lebih 30 persen dari permohonan yang masuk bisa ditekan menjadi 11 persen.
“Angka tersebut terus kami evaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan, agar penggunaanya semakin mudah tentunya friendly user. Kami berharap, pengulangan permohonan karena salah proses oleh pemohon suatu ketika bisa ditekan di bawah 5 persen,” pungkasnya. (ST01)
