SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Jumlah pernikahan anak di Jatim masih tinggi. Dari dirilis Pemprov Jatim, ada enam kabupaten/kota di Jatim yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi. Ada Lumajang, Jember, Tuban, Bondowoso, Probolinggo dan Situbondo.
Sebagai upaya.pencegahan, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin mengatakan bahwa TP PKK Jatim sedang menggodok program yang diberi nama Cepak (Cegah Perkawinan Anak).
Hal ini disampaikannya saat menghadiri workshop Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Permainan Anak di Hotel Gajah Mada, Kab. Lumajang, Selasa (7/6).
Arumi memperingatkan bahwa dengan menikahkan anak pada usia dini, orang tua tidak memberikan hak anak. Yang mana, mereka berhak atas tumbuh kembanh yang ditunjang dengan giz baik, pendidikan yang bagus, dan mental yang stabil.
“Banyak sekali kasus di mana anak-anak stunting itu lahir dari ibu yang menikah dini. Padahal, stunting itu adalah investasi buruk untuk SDM Indonesia dalam minimal 20 tahun ke depan,” katanya.
“Karena di dalamnya biasanya ada KDRT, mental health issue, masalah ekonomi, sosial dan budaya. Kalau sudah begini, mereka tidak akan bahagia,” tambah Arumi.
Pada kesempatan itu Arumi menjelaskan, yang sedang dilakukan PKK Jatim dan nantinya akan diteruskan dalam Cepak adalah program yang terkoneksi dengan gerakan prioritas nasional. Yaitu pembinaan karakter keluarga, pendidikan, ketahanan pangan, serta kesehatan lingkungan.
Gerakan ini terkoneksi satu sama lain. “Seperti kalau ingin membangun karakter keluarga yang baik, pendidikannya juga harus tepat. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kualitas penduduk,” paparnya.
Dikatakan, Indonesia dengan penduduk banyak ini bisa jadi investasi, bisa jadi musibah. Disebutkannya, jika bisa memastikan seluruh penduduk Indonesia sudah punya pendidikan cukup dan masalah stunting, angka kematian ibu-anak, serta pernikahan dini selesai, itu adalah investasi.
“Tapi kalau enggak, yang rugi adalah diri sendiri dan negara. Karena negara harus fokus pada sektor sosial dulu baru pada yang lain,” lanjutnya. (ST02)
