SURABAYATODAY.ID,, SURABAYA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menjelaskan, mengenai pemaparan pemetaan kantong atau peta sebaran rumah tangga MBR di Kota Surabaya telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Dimulai dari penyimpanan data MBR, yakni melakukan penyiapan (pengecekan konten) data MBR yang terdiri dari data individu dan data rumah tangga.
Kedua, melakukan penghitungan dengan menggunakan metode PMT, yang akan diperoleh tingkat kesejahteraan. Sebab, kelengkapan isian data mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.
“Dan ketiga, melakukan pemetaan kantong MBR dan kemiskinan Kota Surabaya, hasil penghitungan tingkat kesejahteraan rumah tangga digunakan untuk memperoleh kantong (MBR dan kemiskinan) di Kota Surabaya,” jelas dia.
Dalam penyiapan data dasar MBR terdapat dua data penting, yaitu data individu dan data rumah tangga. Untuk data individu Kota Surabaya, terdapat 973.643 jiwa dan terdapat 101.441 data yang tidak memiliki atribut lengkap (hanya nama dan kode identitas, seperti ijazah dan lapangan pekerjaan). Sedangkan, untuk data rumah tangga terdapat 286.817 yang termasuk rumah tangga MBR yang memiliki atribut lengkap.
Maka, harus ada intervensi dengan kolaborasi antar PD dengan untuk sasaran warga MBR. Di antaranya adalah peningkatan kualitas manusia, produktivitas ekonomi, perlindungan sosial, dan kualitas permukiman. Sebab, perlu ada ketepatan data dalam mewujudkan gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” ungkap dia.
Untuk mewujudkan target Pemkot Surabaya dalam program pengentasan kemiskinan, BPS Jatim akan mendampingi pelaksanaan pembaharuan data, khususnya data individu yang terdapat ketidak lengkapan.
“Kami akan melakukan pendampingan atau membina untuk bagaimana menghasilkan data yang baik. Lebih lanjut, kami akan berdiskusi atau koordinasi terkait dengan keinginan Pemkot Surabaya dan data apa saja yang perlu kami siapkan,” ujar dia.
Sedangkan mengenai personel atau jumlah petugas yang akan diterjunkan selama proses pembaharuan data, Pemkot Surabaya dan BPS Jatim akan mendiskusikan materi yang dibutuhkan dengan data MBR yang sudah ada.
“Kami berupaya untuk membenahi kualitas data, dengan demikian program intervensi yang sudah ada akan lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (ST01)
