SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno yang memberikan bantuan alat produksi ini kepada warga Surabaya, Jumat (11/3). Ia menyatakan tugas Pemkot Surabaya ke depannya adalah terus memberikan pendampingan dan memastikan pemasaran tempe mereka.
“Pemerintah itu tidak boleh hanya melatih dan memberikan bantuan alat, tapi tidak memikirkan pemasarannya. Maka tugas saya hari ini adalah bagaimana memasarkan produk mereka, sehingga ini bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya,” katanya.
Menurutnya, saat ini tidak boleh hanya mengandalkan kerja di tempat A dan daftar di tempat B. Tapi pemkot akan terus mendorong warga untuk menjadi entrepreneur yang bisa bergerak dan bekerja menajdi pahlawan ekonomi, sehingga bisa menarik tenaga kerja dari usahanya tersebut.
“Nah, tugas pemerintah adalah menjadi fasilitatornya,” ujarnya.
Karena itu, ke depan apabila ada toko modern atau toko-toko lainnya menjual dan membutuh tempe, maka tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya untuk memastikan bahwa tempe yang dibutuhkan itu harus berasal dan mengambil dari Kampung Tempe ini.
Bahkan, kalau pun nanti jumlah kebutuhannya sangat besar, pemkot juga akan membentuk kampung-kampung tempe lainnya di Surabaya. “Saya ingin menghidupkan itu dan memastikan ekonomi kerakyatan itu berjalan di Surabaya. Bahkan, saya sudah mencanangkan Maret bulan Padat Karya untuk merealisasikan itu,” tegasnya.
Selain itu, produksi tempe dari Kampung Tempe Sukomanunggal itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-Peken yang transaksinya sudah tembus Rp 5 miliar dalam sebulan. Bahkan, ia masih menargetkan traksaksi di e-Peken itu bisa tembus Rp 10-17 miliar ke depannya.
“Kita harus bersama-sama dan bergotong-royong serta harus kekeluargaan untuk bisa mewujudkan itu. Tanpa gotong-royong dan kalau kita merasa hebat dan sempurna, hal itu tidak akan bisa terwujud,” imbuhnya.
Wali Kota Eri juga memastikan bahwa berbagai program yang telah dilakukannya itu sudah diatur dan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri bahwa belanja APBD sebesar 40 persen harus digunakan untuk UMKM.
“Jadi, selama ini yang kita lakukan sudah ditunjang dan sudah sesuai dengan aturan, sehingga saya harus memastikan bahwa ekonomi kerakyatan harus berjalan di Kota Surabaya ini,” katanya.
Ke depan, ia memastikan akan selalu fokus membantu UMKM di Kota Surabaya. Bahkan, apabila ada kelangkaan, baik tempe maupun minyak goreng dan barang lainnya, pemkot akan langsung turun memberikan intervensi.
“Pemerintah fardu ain memberikan intervensi dan subsidi dengan menggunakan APBD-nya. Itulah tugas pemerintah, hadir di tengah-tengah rakyatnya,” pungkasnya. (ST01)
