SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya menggelar operasi pasar untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kali ini, operasi pasar digelar di tiga kelurahan Kecamatan Tandes, Selasa (25/1).
Di titik pertama, Dinkopumdag menyasar kantor Kelurahan Tandes di Jalan Darmo Indah Blok K No 10 Surabaya. Sedangkan di titik kedua, berada di Balai RW 05, Jalan Balongsari Tama dan ketiga di Kantor Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes.
“Operasi pasar yang digelar hari ini, Pemkot Surabaya menyediakan 85 karton (1.020 liter) minyak goreng di kantor Kecamatan Tandes, 85 karton di balai RW 05 Jalan Balongsari Tama dan 80 karton (960 liter) di kantor Kelurahan Manukan Kulon,” kata Kepala Dinkopumdag Fauzie Mustaqiem Yos, Selasa (25/1).
Pria yang akrab disapa Yos itu menjelaskan, operasi pasar ini sudah digelar beberapa kali. Sebelumnya digelar di Kecamatan Genteng, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan serta di Pasar Wonokromo, yang dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko RI) Airlangga Hartarto.
Bahkan, Wali Kota Eri turun untuk kedua kalinya menyatukan peredaran minyak goreng di toko ritel modern pada Minggu (23/1) lalu. Pantauan ini dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng yang beredar di Kota Surabaya tetap stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp 14 ribu per liter.
Di samping melakukan pemantauan stok dan harga minyak goreng di pasaran, Pemkot Surabaya melalui Dinkopumdag juga menggelar operasi pasar hingga 28 Januari 2022 mendatang.
“Totalnya, hingga sekarang operasi pasar sudah digelar di 10 kecamatan lebih. Kalau sampai tanggal 28 Januari ternyata masih ada (kenaikan harga), kita gerakkan lagi,” jelas Yos.
Seperti yang dijelaskan oleh Yos sebelumnya, operasi pasar di kecamatan se-Kota Surabaya ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapat minyak goreng.
Untuk mendapatkan minyak goreng pada saat operasi pasar, masyarakat diminta membawa fotokopi KTP yang ditunjukkan kepada petugas kecamatan dan kelurahan. Setelah itu, per orang hanya diperbolehkan membeli minyak goreng maksimal 2 liter.
“Kita batasi pembeliannya. Per kotak itu isinya 12 liter, di tiap kelurahan itu ada 100 kotak minyak goreng. Artinya ada 1.200 liter minyak goreng per kelurahan,” ujarnya.
Untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (Aprindo) Jatim dan distributor minyak goreng.
“Kalau masih ada kenaikan harga, kami tetap gelar operasi pasar. Kami juga akan mengundang pemangku kepentingan yang berkaitan dengan minyak goreng,” pungkasnya. (ST01)
