SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang UU HPP bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (20/1). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazaea mengungkapkan bahwa UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.
Kehadiran UU ini juga bisa mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.
“APBN yang sehat dan berkelanjutan akan menghantarkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan sejahtera. APBN sudah bekerja keras pada saat penerimaan mengalami kontraksi. Bahkan, mencapai 16 hingga 18 persen, itu bisa ditolerir namun tidak boleh terus-menerus karena berarti APBN nanti tidak sustainable,” terangnya.
Wamenkeu Suahasil memastikan bahwa dirinya bersama jajaran akan mendampingi secara utuh terkait penerapan UU HPP. Pihaknya, juga memastikan seluruh stafnya bisa menjawab kebingunan para wajib pajak yang mengajukan pertanyaannya.
“Kami dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak akan mendampingi semuanya. Jika ada pertanyaan jangan segan untuk mengontak kami. Saat ini kami pastikan seluruh staff bisa menjelaskan UU HPP,” ungkapnya
Dengan tersosialisasinya UU HPP, Wamenkeu Suahasil mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat. “UU HPP mewajibkan pembayaran untuk penghasilan yang lebih besar dan mensejahterahkan mereka yang memiliki penghasilan rendah,” tutupnya.
Sebagai informasi, gelaran sosialisasi UU HPP ini merupakan rangkaian roadshow dari Kementerian Keuangan RI melalui DJP di berbagai wilayah. Surabaya menjadi kota keempat, setelah sebelumnya Sosialisasi UU HPP berhasil digelar di Bali, Jakarta dan Bandung.
Sementara itu, turut hadir dalam sosialisasi, antara lain, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP Indah Kurniawati, Fraksi Golkar Sarmudji dan Mukhammad Misbakhun, Dirjen Pajak Kemenkeu RI Suryo Utomo beserta jajaran. Selain itu juga jajaran Forkopimda Jatim dan Ka OPD Pemprov Jatim serta puluhan pengusaha Wajib Pajak dari wilayah Kantor Wilayah Dirjen Pajak 1 dan 2 di Jawa Timur. (ST02)
