SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim Maria Ernawati di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (10/1). Pelantikan ini berdasarkan SK Kepala BKKBN nomor 39/KP.05.01/PEG/2021 tanggal 20 Desember 2021. Maria Ernawati sebelumnya adalah menjabat sebagai kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Khofifah meminta Maria mewujudkan keluarga berkualitas melalui intervensi pada permasalahan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Hal ini dikarenakan tiga hal tersebut menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
“Bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, saya harap BKKBN dapat memberikan kontribusi lebih signifikan lagi dalam mempercepat peningkatan IPM di Jatim, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, perkawinan anak di Jatim dan pencapaian target penurunan stunting sesuai target nasional ke angka 14 persen di tahun 2024,” katanya.
Orang nomor satu di pemerintahan Jatim ini menyatakan peran BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui pembentukan tim pendamping keluarga sangat fundamental. BKKBN Jatim bisa memberikan dukungan pada layanan intervensi spesifik maupun sebagai penanggung jawab dalam layanan intervensi sensitif.
“Kami harap BKKBN Jatim dapat melakukan pendekatan multi sektoral yang terintegrasi untuk penanganan penurunan stunting baik bersama dengan TP PKK, tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya. BKKBN bisa bersinergi dalam mengidentifikasi dan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting agar mendapatkan penanganan yang tepat,” pintanya.
Berdasarkan data BKKBN, Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan Hasil Studi Satus Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021. Berdasarkan Hasil SSGI 2021, angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021.
Sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur turut mengalami tren yang sama dengan penurunan sebesar 3,35 persen dari 26,86 persen pada tahun 2019 menjadi 23,5 persen di tahun 2021.
“Namun meskipun mengalami penurunan, kita tidak boleh berpuas diri permasalahan stunting masih jadi PR kita bersama,” jelas Khofifah.
Selain permasalahan stunting, lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim itu, permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) turut menjadi perhatian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, semenjak pandemi Covid 19 AKI di Jawa Timur terjadi peningkatan, pada tahun 2020 tercatat 565 kasus, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 529 kasus. Hal ininantara lain meninggal karena Covid-19.
Sedangkan Angka Kematian Bayi menunjukkan trend menurun tahun 2018 sebanyak 4.028 kasus, tahun 2019 sebanyak 3.864, dan tahun 2020 sebanyak 3.611 kasus.
“Saat ini kita dihadapkan pada 2 tantangan baru, yakni masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dengan varian terbaru omicron, dan upaya nasional penurunan angka stunting sampai dengan 14 persen di tahun 2024. Untuk itu peran BKKBN sangat strategis dalam sinergi bersama Pemprov Jatim untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 melalui pendekatan keluarga,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi ADPIN BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tentunya harus berjalan beriringan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Salah satu modal utama yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan Program Bangga Kencana adalah ketersediaan data mikro keluarga yang diperoleh dari Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21),” tandas Khofifah.
Menurutnya, data mikro ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan program yang lebih menyentuh bagi kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu pula dapat dioptimalkannya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting yang telah terbentuk di Tahun 2021.
“Terus kawal dan lakukan monitoring agar dapat memastikan TPK di Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar,” katanya. (ST02)
