SURABAYATODAY.ID, GRESIK – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri dialog terbatas yang digagas DPRD Kabupaten Gresik bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG). Dialog yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aston Inn Gresik ini, mengusung tema Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi.
Wagub Jatim yang akrab disapa Emil Dardak ini mengatakan, bahwa isu infrastruktur di Kabupaten Gresik menjadi hal penting. Mengingat Kabupaten Gresik adalah daerah penyangga Ibu Kota Jawa Timur dan saat ini menjadi destinasi industri bagi para pengusaha untuk menanamkan modalnya.
“Memang untuk Gresik, isu infrastruktur itu adalah isu yang utama,” ungkapnya.
Menyinggung tema yang diangkat pada dialog terbatas tersebut, Wagub Emil menjelaskan, bahwa sesungguhnya ada keterkaitan. Namun ia menggarisbawahi bahwa pada konteks percepatan pembangunan infrastruktur pasti berkaitan dengan sumber daya dan anggaran.
Karena itu, Ia meminta agar semua pihak juga benar-benar memperhatikan hal tersebut. “Sekarang judulnya percepatan, tapi realitanya kan memang tekanan anggaran yang luar biasa itu membuat sulit. Maka kita harus lebih realistis melihat Apa sih yang bisa kita percepat,” pintanya.
Emil pun menjelaskan, bahwa kondisi pandemi Covid-19 membuat banyak aspek dan sektor harus melakukan penyesuaian. Termasuk program dan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
Ia menyebut, ada beberapa program yang memang harus dilakukan percepatan dalam upaya pengendalian Covid-19. “Artinya kecepatan di satu hal akan bisa jadi mengorbankan prioritas yang lain tapi harus berani membuat pilihan-pilihan, itu memang sulit,” tegasnya.
Wagub Jatim yang pernah menjabat sebagai bupati Trenggalek ini menuturkan, salah satu contoh yang bisa dilihat adalah prioritas pengendalian Covid-19 melalui vaksinasi. Hal itu menyebabkan anggaran untuk pengendalian banjir akibat luapan kali Lamong mengalami pengurangan. Sehingga pembangunan tanggul dan parapet menjadi terhambat.
“Satu, Kali Lamong ada indikasi pengurangan anggaran, ini yang kemudian kita minta lagi direview karena kalau kita bicara mengenai hak asasi ekonomi, prasyarat paling pertama jangan banjir dulu,” tuturnya. (ST02)
