SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Isu bahwa PPKM darurat akan diperpanjang menggelinding. Hal ini disikapi adanya penolakan. Salah satunya dari para pedagang yang berjualan di Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya.
Para pedagang menyatakan menolak PPKM Darurat diperpanjang. Alasannya, perpanjangan PPKM Darurat akan semakin membuat perekonomian terpuruk.
“Pedagang kuliner akan benar-benar mati kalau PPKM Darurat diperpanjang. Sebab selama ini tidak ada solusi konkret dari pemerintah untuk keberlangsungan hidup kami,” demikian diungkapkan Ketua SWK Deles, Eko Busono, Senin (19/7).
Ia mengatakan PPKM Darurat membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Menurutnya, PPKM darurat sangat berdampak pada sektor ekonomi.
“PPKM Darurat bukan solusi menghentikan penyebaran Covid-19. Buktinya tingkat penularan masih tinggi,” tegas dia.
Sebaliknya, dengan PPKM Darurat, lanjut Eko Busono, perekonomian sangat terdampak. “Dampaknya kepada nasib para pedagang yang tidak bisa bertahan,” terusnya.
Eko menambahkan saat PPKM Darurat, hampir seluruh pedagang menutup stannya di SWK Deles. “Kalau memaksa buka kita tambah rugi karena pengunjung sepi. Jam buka hanya sampai sore, itupun tidak boleh makan di tempat. Selama ini kita mengandalkan pengunjung dari para mahasiswa di sekitar sini yang sekarang terpaksa diliburkan,” terangnya.
Sementara itu Ketua SWK Wonorejo Poniman menuntut kompensasi ganti rugi kepada pemerintah selama pemberlakukan PPKM Darurat. Ia menjelaskan kompensasi itu sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 soal wabah penyakit menular.
“Tidak hanya pedagang namun para kuli bangunan yang proyeknya dipaksa berhenti juga patut mendapat ganti rugi,” ujarnya.
Poniman mengatakan PPKM Darurat tidak layak untuk diperpanjang karena cacat hukum. Mengacu pada pemberian kompensasi yang tidak dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang.
Sementara itu, SWK Kapas Krampung Budi Ketua mengatakan seharusnya pemerintah meringankan beban pedagang SWK dengan pembebasan pembayaran retribusi. “Setidaknya ditangguhkan sementara dimasa sulit seperti ini. Karena pembayaran retribusi makin menyulitkan kami padahal banyak dari kami yang tidak berjualan,” ungkapnya.
Di kesempatan, Suharno, Ketua SWK Siwalankerto membandingkan PPKM Darurat dengan PSBB. Menurutnya PSBB dianggap berhasil karena penularan Covid-19 turun, sedangkan ekonomi tidak mati. Tidak seperti saat ini.
“Karenanya kami berharap ada kelonggaran seperti saat PSBB. Jam operasional pedagang sampai jam 10 malam. Penerapan prokes seperti pembatasan jumlah pengunjung. Sehingga kami para pedagang kuliner tidak mati,” ungkapnya. (ST01)
