SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan siswa yang tidak.mendapat persetujuan orang tuanya tetap akan difasilitasi. Karena itu, dalam persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Dinas Pendidikan (Dispendik) tetap memberikan fasilitas daring.
Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menjelaskan saat PTM dibuka, pembelajaran melalui daring tetap dilakukan. Bagi para anak didik yang belum mendapatkan izin orang tua mengikuti PTM, pemkot tetap menyediakan fasilitas pembelajaran melalui daring.
“Jadi masih tetap seperti kemarin, tetap ada daring. Karenanya besok masih tetap disiapkan sekolah daringnya. Anak-anak yang belum diizinkan orang tuanya, harus mengikuti melalui daring karena anak-anak juga belum diperbolehkan masuk 100 persen,” ungkapnya.
Karena itu ia meminta para kepala SD dan SMP agar segera mengupdate data para orang tua yang mengizinkan anaknya mengikuti PTM. Ia berharap, kepala sekolah juga aktif berkomunikasi dengan para orang tua tersebut.
“Karena itu saya berharap ada komunikasi dengan mereka (orang tua) agar kita bisa memprediksi kemungkinan sekolah tatap muka ini. Karena sekolah tatap muka, salah satu syaratnya adalah izin dari orang tua,” ujarnya.
Ia juga berharap ada masukan-masukan atau saran dari masing-masing kepala sekolah terkait rencana pembukaan PTM. Saran tersebut, nantinya akan digunakan sebagai landasan Pemkot Surabaya untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
“Saran dan masukan yang panjenengan sampaikan nanti, hasilnya bisa kita buat rancangan kebijakan. Dengan harapan, kebijakan ini bisa sesuai dengan harapan kita semuanya,” kata Supomo.
Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya ini juga kembali mengingatkan kepada para kepala sekolah, agar setiap guru atau karyawan di sekolah yang belum divaksin bisa segera dilaporkan. Jika mereka tak berkenan mengikuti vaksin, Supomo juga berharap para kepala sekolah dapat melaporkan agar bisa dicarikan jalan keluar.
“Bapak ibu juga nanti apabila ada yang tidak mau divaksin, maka silakan laporkan ke kami agar kita bisa mencarikan jalan keluar. Nanti mereka tidak boleh datang ke sekolah karena salah satu persyaratannya itu (vaksin),” katanya. (ST01)
