SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2020 diterima secara aklamasi oleh seluruh Fraksi DPRD Jatim. Untuk menyepakati dan menerima rekomendasi atas LKPJ tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua DPRD Jatim Kusnadi menandatangani penyerahan rekomendasi tersebut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur.
Khofifah mengapresiasi DPRD Jatim atas diterimanya LKPJ Gubernur Jatim TA 2020 dengan memberikan beberapa catatan. Selanjutnya, hasil rekomendasi tersebut akan digunakan untuk peningkatan kinerja Pemprov Jatim di kemudian hari.
“Ini menjadi masukan serius yang diikhtiarkan untuk peningkatan kerja dan kinerja di semua lini di Pemprov Jatim,” jelas Khofifah.
Dari rekomendasi yang diberikan 9 fraksi DPRD Jatim, akan menjadi perhatiannya untuk difokuskan pada perbaikan kinerja Pemprov Jatim ke depan. Salah satu rekomendasi yang diberikan yakni soal penanganan Covid-19, khususnya terkait kesehatan dan dampak sosial.
“Itu yang akan menjadi catatan-catatan untuk langkah ke depan. Tadi disebutkan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi DPRD,” ujar mantan Menteri Sosial RI tersebut.
Sebelumnya, pemaparan LKPJ TA 2020 disampaikan beberapa capaian yang berhasil melebihi target di tengah pandemi Covid-19. Capaian itu diantaranya tingkat ketercapaian indikator kegiatan mencapai 91,99 persen. Di mana, dari total 2.922 indikator kegiatan, sebanyak 2.722 target dapat dicapai Pemprov Jatim.
Bahkan, capaian tersebut melebihi capaian 2019 yang berada di angka 79,45 persen. Capaian tersebut juga diimbangi dengan capaian investasi yang tumbuh dikisaran 33,8 persen.
Dengan capaian tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan, tumbuhnya investasi tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Sehingga, angka pengangguran yang bertambah di tahun kemarin dapat terserap dengan maksimal.
“Dan ujungnya, harapan kita kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” jelasnya.
Selain itu, Khofifah juga memaparkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya IPM Jatim 2020 sebesar 0,21 poin jika dibandingkan 2019. Angka tersebut merupakan peningkatan tertinggi diantara provinsi lain di pulau Jawa.
Gubernur Khofifah menambahkan, jika laju perekonomian di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen, namun angka tersebut masih cenderung baik dibandingkan dengan beberapa daerah di pulau Jawa. Bahkan PDRB Jatim mampu berkontribusi sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta dan berkontribusi terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 14,57 persen terhadap PDB Nasional.
Khofifah menjelaskan, target pendapatan asli daerah Pemprov Jatim pada PAPBD tahun 2020 sebesar Rp 15,44 triliun. Dalam realisasinya, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 17,95 triliun atau mencapai 116,2 persen.
Sedangkan, belanja daerah yang telah direalisasikan sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41 persen dari target belanja daerah sebesar Rp 34,56 triliun. Sementara realisasi belanja tahun 2019 tercatat 89,38 persen tahun 2018 tercatat 92,23 persen dan tahun 2017 tercatat 93,34 persen.
“Dengan demikian capaian realisasi belanja tahun 2020 tercatat tertinggi sejak 2017,” urainya.
Sehingga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodir tuntutan perkembangan kondisi terkini. Khususnya terkait dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan refocussing program di seluruh OPD sebesar Rp. 2,38 trilyun lebih. Anggaran tersebut berasal dari efisiensi belanja daerah OPD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1,21 triliun lebih dan sisa alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp 90,26 miliar lebih.
“Hasil refocussing tersebut dialokasikan pada belanja untuk tenaga kesehatan sebesar Rp. 11 miliar, belanja barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 128,52 miliar lebih, belanja bantuan sosial sebesar Rp 108,18 miliar lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp 1,31 triliun lebih,” urai Khofifah.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk, Social Safety Net sebesar Rp 995,04 miliar berasal dari bantuan tidak terduka (BTT) sebesar Rp 565,66 miliar lebih, penyediaan bantuan sosial sebesar Rp 108,18 miliar lebih dan sisanya berasal dari refocussing dan realokasi dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sosial kemasyarakatan.
Gubernur Khofifah pun memaparkan, angka produksi padi di Jatim menurut BPS meningkat dan menduduki posisi pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus mendorong Bulog untuk menyerap gabah dan beras semaksimal mungkin.
Berdasarkan data BPS Jatim yang dirilis Maret 2021, tercatat produksi padi pada 2020 mencapai 9.944.538 ton Gabah Kering Giling (GKG). Kondisi tersebut naik 363.6000 ton atau 3,97 persen dari tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Jatim menjadi penyumbang 18,2 persen produksi padi nasional sekaligus tertinggi di Indonesia.
“Substansi dari LKPJ TA 2020 menjadi penting, karena nantinya akan digunakan untuk mengukur capaian dalam implementasi RKPD 2020, yang merupakan penjabaran tahun kedua pada RPJMD 2019-2024,” jelasnya. (ST02)
