SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beberapa waktu lalu menargetkan bakal merampungkan sertifikasi aset milik Pemkot Surabaya hingga tahun 2023. Pemkot akan membentuk tim khusus untuk membantu meringankan beban Badan Pertanahan Negara (BPN) yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya yaitu tim sebagai pengukur hingga administrasi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman mempertanyakan sejauh mana potensi tercapainya target. Selain itu ia mempertanyakan kemungkinan adanya kendala yang paling sulit.
Menurut dia, data total dari aset pemkot Surabaya yang disertifikasi yaitu 8.212 register/bidang dan ada 3.778 register yang dihandle DPBT. Namun sampai saat ini baru 1.179 bidang yang sudah bersertifikat alias hanya 31 persen.
“Apakah mungkin dalam tiga tahun ke depan terkejar?” tanya Fatkur.
Fatkur juga mengungkapkan bahwa, berdasarkan Renstra tahun lalu, ada target 75 bidang per tahun. Jika mengacu ini hal ini, target sertifikasi tuntas di tahun 2023 sepertinya sulit terealisasi.
“Apakah ada komitmen baru bersama BPN dan dukungan pihak KPK? Misalnya ada perubahan target renstra,” lanjutnya.
Fathur Rohman yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya ini mengingatkan agar pembentukan tim khusus bisa dipercepat. Selain itu juga betul-betul ada pembekalan agar bisa mempercepat proses administrasi dan pengukuran.
“Kendala kan sering di pengukuran, ada saja problem di sana,” kata dia kembali.
Ia berharap tim khusus yang akan dibentuk betul-betul siap secara kualitas dan kuantitas. Selain itu juga ada kepastian kecukupan personal.
“Namanya juga percepatan, harus ada terobosan, yang terpenting mengejar PBT (Peta Bidang Tanah) nya bisa keluar dulu, supaya aset negara ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” tegas Fatkur.
Sekretaris Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya Mohammad Aminuddin mengatakan memang akan ada percepatan sertifikasi aset Pemkot Surabaya. Menurutnya, wali kota sudah berkoordinasi dengan BPN dan juga mendapat dukungan dari KPK.
“Hampir tiap bulan KPK selalu mengawal sertifikasi ini, apalagi ada arahan dari presiden. Dengan asumsi 2022 pandemi membaik, secara bertahap berkas akan kita masukkan dan kami yakin 2023 tuntas,” ujarnya.
Dikatakan, serifikasi aset tanah pemkot itu ada di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yaitu DPBT dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
Sedangkan ia tidak menampik bahwa dalam sertifikasi tetap akan kendala. Diungkapkan, prosedurnya tetap melalui proses dari pengajuan berkas hingga masuk sampai keluar peta bidang di BPN. Kemudian ada proses pembayaran hingga keluar SK dan penerbitan.
“Memang terkadang ada kendala, Misal di petunjuk batas yang tidak pas sehingga diperlukan dirapatkan dengan kanan kiri,” ujarnya.
Mengenai apakah ada perubahan renstra, Aminuddin membenarkan. Renstra tahun lalu ditargetkan 75 bidang, namun sebelum pemkot Surabaya pernah mencapai 300 bidang lebih.
“Apalagi ini kita dikawal KPK dan ada kesiapan serius BPN. Kami yakin 2023 berkas tuntas masuk semua. Sekarang aja, ada 536 berkas sudah masuk ke BPN 1 dan BPN 2, sedang diproses BPN,” tambahnya. (ST01)
