SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Jatim dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menjelaskan bahwa target pendapatan asli daerah Pemprov Jatim pada PAPBD tahun 2020 adalah sebesar Rp 15,44 triliun. Dalam realisasinya, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 17,95 triliun atau mencapai 116,2 persen melebihi target.
Sedangkan, belanja daerah yang telah direalisasikan sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41 persen dari target belanja daerah sebesar Rp 34,56 triliun. Sementara realisasi belanja tahun 2019 tercatat 89,38 persen; tahun 2018 tercatat 92,23 persen dan tahun 2017 tercatat 93,34 persen. Dengan demikian capaian realisasi belanja tahun 2020 tercatat tertinggi sejak 2017.
Selain itu, Pemprov juga melakukan refocussing program/kegiatan OPD sebesar Rp 2,38 triliun lebih, yang berasal dari efisiensi belanja daerah OPD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,21 triliun lebih dan sisa alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp 90,26 miliar lebih.
“Hasil refocussing tersebut dialokasikan pada belanja untuk tenaga kesehatan sebesar Rp 11 miliar rupiah, belanja barang dan jasa untuk penanganan covid 19 sebesar Rp 128,52 miliar rupiah lebih, belanja bantuan sosial sebesar Rp 108,18 miliar rupiah lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp 1,31 triliun rupiah lebih,” urai Khofifah.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk, Social Safety Net sebesar Rp 995,04 miliar yang berasal dari BTT sebesar Rp 565,66 milyar, penyediaan bantuan sosial melalui Biro Kessos sebesar Rp 108,18 miliar lebih dan sisanya berasal dari refocusing dan realokasi dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sosial kemasyarakatan.
“Dalam upaya mengakhiri penyebaran covid-19, kami juga mempersiapkan berbagai persiapan untuk mempercepat pelaksanaan vaksniasi untuk mewujudkan herd imunity. Sejak November tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelatihan vaksinator,” tukasnya.
Dalam hal prosentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2020 sebesar 11,46 persen, meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2020 .”Secara nasional semua provinsi mengalami peningkatan penduduk miskin akibat covid-19 begitu pula kabupaten-kota di Jawa Timur,” tandas Khofifah.
Diakhir, Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa angka produksi padi di Jawa Timur meningkat dan menduduki posisi pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus mendorong Bulog untuk menyerap gabah dan beras semaksimal mungkin.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS yang dirilis pada Maret 2021, tercatat produksi padi di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 9.944.538 ton Gabah Kering Giling (GKG) naik 363.6000 ton atau 3,97 persen. Dengan capaian ini maka Provinsi Jatim menjadi penyumbang 18,2 persen produksi padi nasional sekaligus tertinggi di Indonesia,” pungkas Khofifah. (ST02)
