SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Dalam pelantikan 17 kepala daerah se-Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 lalu membuktikan kepada semua pihak, bahwa kekhawatiran terjadinya kluster baru pillkada tidak terjadi. Bahkan berdasarkan data Desk Pilkada Jawa Timur, angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur saat pilkada serentak Tahun 2020 lalu mencapai 67,68 persen meskipun saat pandemi Covid-19, meningkat dibanding pelaksanaan Pilkada Serentak thun 2018 sebesar 66,92 persen.
“Itu artinya bapak ibu bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota begitu kuat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena partisipasi mereka luar biasa, artinya besar harapan mereka kepada Bapak Ibu sekalian,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, usai pelantikan para kepala daerah ini akan segera menyampaikan visi misinya kepada DPRD Kab/Kota. Untuk itu dirinya meminta agar RPJMD kab/kota dapat segera disahkan serta seiring dan selaras dengan RPJMD provinsi dan RPJMN pusat.
“Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu harapannya disegerakan penyusunan RPJMD, RKPD di masing-masing daerah,” kata Khofifah.
Bahwa dalam RPJMN yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), lanjutnya, terdapat reformasi Sistem Kesehatan Nasional. RKP ini juga telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi dan RKPD kab/kota.
Untuk itu Khofifah meminta agar RPJMD kab/kota berseiring dengan perubahan RKP pusat dan RKPD tingkat provinsi. “Dengan demikian ada penyelarasan perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kab/kota, supaya persambungan program ini bisa memberikan efek yang signifikan lagi,” terangnya.
Dalam kesempatan ini, Khofifah kembali mengingatkan pentingnya pembangunan SDM. Bahwa salah satu yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan adalah kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam lima program prioritas presiden dan wakil presiden RI.
“Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka PR yang harus kita lakukan adalah menurunkan angka stunting, termasuk di dalamnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” katanya.
Penurunan angka stunting, AKI dan AKB ini, lanjutnya, harus menjadi satu kesatuan. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut menjadi referensi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing.
“Untuk itu saya berpesan kepada Ketua TP PKK baik provinsi maupun kab/kota untuk memperhatikan hal ini secara serius mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing kita,” tegasnya.
Ditambahkannya, sektor UMKM menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian Jatim. Dimana kontribusi UMKM Jatim sebesar 56,94 persen dalam PDRB Jatim Tahun 2019. Untuk itu, Khofifah meminta para Kepala Daerah untuk memaksimalkan peran UMKM dan menyiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM.
“Ditambah saat ini Bank Indonesia perwakilan Jatim juga sedang menyiapkan dan memfinalisasi Rumah Kurasi. Keberadaan Rumah Kurasi ini menjadi penting untuk menyiapkan standardisasi dari produk-produk UMKM yang siap diekspor ke luar negeri. Kemudian Kementerian Perdagangan juga sedang menyiapkan pilot project berupa Export Center bagi pelaku UMKM, artinya ada market yang hari ini terbuka cukup luas bagi masyarakat Jatim,” ungkapnya. (ST02)
