Surabayatoday.id, Surabaya – Pembangunan infrastruktur terutama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan daerah kumuh, penanganan limbah terpadu serta perbaikan irigasi tetap menjadi prioritas Pemprov Jawa Timur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prioritas yang sempat tertunda di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
“Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, maka nantinya pelaksanaan prioritas infrastruktur tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme padat karya sehingga dapat menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Jawa Timur,” demikian ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Rabu (25/11).
Hal itu disampaikannya saat membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jatim terkait pembahasan Raperda APBD Provinsi Jatim tahun 2021 di gedung DPRD Provinsi Jatim. Emil mengatakan, terkait dengan rencana kemantapan jalan di tahun 2021, rencana penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS), serta jalan tol yang ada di Jatim pada tahun 2021, dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan tersebut tidak terlepas dari kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi dan pelebaran jalan provinsi.
“Upaya ini dilakukan agar tercapainya kemantapan jalan yang telah ditargetkan. Di mana capaian kemantapan jalan tahun 2020 sebesar 88,65 persen, dan target kemantapan jalan provinsi di tahun 2021 sebesar 90,30 persen,” katanya.
Sedangkan terkait rencana penyelesaian JLS, lanjutnya, Pemprov Jatim secara intens terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar perhatian terhadap pengembangan JLS/Pantai Selatan Jawa Timur terus dilakukan upaya pembangunannya. Baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun sumber pendanaan lain/loan.
“Pengembangan JLS ini diharapkan akan mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru, terbukanya peluang lapangan kerja, dan pada gilirannya dapat meningkatkan tumbuhnya perekonomian lokal di wilayah Selatan,” kata Emil.
Kemudian terkait pembangunan jalan tol, saat ini di Jatim telah terbangun jalan tol Madiun–Ngawi, Surabaya–Malang dan pelaksanaan Tol Probolinggo–Banyuwangi. Sedangkan untuk rencana pembangunan tol yang masih dalam tahap perencanaan, Pemprov Jatim berupaya melakukan penyiapan readiness criteria secara bertahap sehingga akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan fisiknya.
Sementara itu, menyikapi dampak pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, Pemprov Jatim terus melakukan pelatihan kerja yang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja dan pembekalan keterampilan bagi masyarakat.
Upaya peningkatan kualitas serta pembekalan keterampilan ini dilakukan melalui berbagai langkah. Seperti, program pelatihan kerja regular, pelatihan kerja intensif, dan Program Mobile Training Unit (MTU) sehingga produktivitas masyarakat dapat meningkat.
Selain itu terdapat Program Pelatihan dan Sertifikasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ditujukan agar tenaga kerja dapat menyesuaikan dengan standar kompetensi negara tujuan. “Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang turun di masa pandemi Covid-19. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini maka dapat menumbuhkan kewirausahaan baru yang akhirnya dapat menggerakkan sektor ekonomi,” katanya.
Emil menambahkan, untuk menjawab tantangan pasar kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan industri 4.0, pengembangan pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0. Pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk industri 4.0 menjadi semakin penting seiring dengan perubahan pola kerja dunia usaha dan dunia industri yang bergantung pada konektivitas jaringan, sistem, dan teknologi akibat terjadinya pandemi Covid-19.
“Berdasarkan hal tersebut maka salah satu program prioritas diarahkan melalui Revitalisasi Sarana Prasarana BLK yang bertujuan agar peralatan pelatihan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” pungkasnya. (ST02)
