SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan Kampung Pancasila sebagai program prioritas pasca lebaran Tahun 2026. Menurut Pengurus LPA Jatim, Isa Ansori menyebutkan, program Kampung Pancasila tidak hanya menjadi pendukung kekuatan kehidupan sosial warganya, akan tetapi juga sebagai basis perlindungan nyata bagi anak-anak di Kota Pahlawan.
Isa mengatakan, program Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol kebersamaan antar warga saja. Akan tetapi, program yang diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga harus menjadi sistem sosial hidup yang mampu membaca realitas, dapat menjangkau yang tertinggal, dan merawat masa depan anak-anak.
“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, ia membutuhkan orkestrasi yang jelas,” kata Isa, Kamis (26/3/2026).
Isa menjelaskan, perlindungan terhadap anak tidak cukup jika hanya dijalankan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga harus melibatkan warga. “Jadi bukan sekadar objek kebijakan saja. Di titik inilah Pemkot Surabaya perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan publik,” jelas Isa.
Isa menerangkan, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah membentuk gugus tugas Sistem Perlindungan Anak di tingkat RT. Dirinya menyarankan, agar gugus tugas tersebut dapat disebut Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT atau SPARTA.
Pengamat pendidikan di Jatim itu memaparkan, gugus tugas ini bukan sekadar menjadi forum, akan tetapi juga bisa menjadi mata dan telinga Pemkot Surabaya di level yang paling dekat dengan kehidupan anak. “Jadi berbasis kampung, mereka bekerja dengan pendekatan sederhana namun berdampak. Selain itu, juga mendeteksi persoalan anak secara dini, memetakan kondisi keluarga dan lingkungan, merumuskan kebutuhan intervensi serta menghubungkan persoalan dengan solusi melalui perangkat daerah terkait. Dengan demikian, pemerintah kota tidak lagi bekerja dalam ruang abstrak kebijakan, tetapi bergerak berdasarkan kebutuhan nyata yang diidentifikasi dari bawah,” paparnya.
Di sinilah, lanjut dia, peran perangkat daerah (PD) menjadi lebih tepat sasaran, bukan sekadar menjalankan program, akan tetapi juga menjadi solusi atas persoalan konkret yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan model ini, dapat sekaligus menjawab persoalan klasik dalam tata kelola jarak antara kebijakan dan realitas.
“Ketika gugus tugas SPARTA bekerja di tingkat RT, maka tidak akan ada lagi anak yang hilang dari sistem. Setiap anak terpantau, setiap masalah terdeteksi, dan setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Lebih dari itu, pendekatan ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki sistem formal semata, hal ini akan berakar pada kearifan lokal,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, gotong royong, kepedulian sosial, dan kedekatan antar warga selama ini sebenarnya sudah menjadi sistem perlindungan alami di Kota Surabaya. Hanya saja perlindungan alami itu perlu dikuatkan lagi melalui program Kampung Pancasila dan gugus tugas SPARTA, agar menjadi sistem berkelanjutan.
“Kota ini tidak harus meniru model luar, karena sudah memiliki kekuatan dari dalam, yakni kampung sebagai ruang sosial, warga sebagai penjaga, dan nilai kebersamaan sebagai fondasi. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga menjawab persoalan inklusivitas. Perlindungan terhadap anak tidak boleh dibatasi oleh asal-usul administratif, karena setiap anak yang berada di Surabaya, siapapun dan dari mana pun, harus merasakan perlindungan yang sama,” tambahnya.
Dirinya berharap, Kampung Pancasila tidak hanya menjadi simbol kebangsaan, akan tetapi juga bisa menjadi jantung perlindungan anak berbasis komunitas. Selain itu, ia juga berharap, program ini bukan hanya sekadar program pemerintah, akan tetapi menjadi simbol gerakan bersama.
“Bukan hanya slogan, akan tetapi juga sebagai pengalaman hidup dan ketika itu terjadi, maka kita tidak lagi bertanya, Surabaya Kota Layak Anak untuk siapa? Karena jawabannya akan hadir di setiap kampung dan dirasakan oleh setiap anak,” tandasnya. (ST01)
