SURABAYATODAY.ID, SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menekankan pentingnya penguatan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan sektor prioritas. Menurutnya, kebutuhan belanja daerah yang besar dalam RPJMD lima tahun ke depan harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan berkelanjutan. Ia mendorong penerapan Fiscal Space Assessment tahunan serta performance-based budgeting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
“Pemkot perlu menyiapkan strategi mitigasi risiko terhadap APBD agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Politisi yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2030 ini menyatakan salah satu fokus utama RPJMD adalah sektor pendidikan. Dalam lima tahun mendatang, Pemkot akan membangun empat SDN dan tujuh SMPN baru di berbagai kecamatan. Pemerataan layanan pendidikan dinilai sebagai investasi sosial jangka panjang untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, Pemkot juga akan memperluas layanan pendidikan inklusif hingga ke jenjang PAUD dan pendidikan nonformal, lengkap dengan dukungan SDM, infrastruktur, dan kurikulum ramah disabilitas.
Di sektor transportasi, RPJMD menargetkan pengembangan 11 rute trunk dan 30 rute feeder untuk memperkuat integrasi angkutan umum massal antarwilayah metropolitan. “Pengembangan transportasi harus mendukung konektivitas kawasan pinggiran,” tegas Herlina.
Pembiayaan pembangunan juga akan diperkuat melalui optimalisasi BUMD. Dari enam BUMD milik Pemkot, hanya PDAM dan BPR Surya Artha Utama (SAU) yang mendapat opini WTP dari BPK pada 2024. RPJMD akan mendorong penguatan BUMD sebagai penyokong pembiayaan UMKM dan peningkat dividen. Salah satunya melalui penyertaan modal sebesar Rp40 miliar ke BPR SAU selama 2025–2030, untuk mendukung layanan perbankan bagi ASN, honorer, DPRD, dan UMKM.
Herlina juga mendorong agar Pemkot tak hanya fokus pada kuantitas program UMKM, namun lebih pada peningkatan kualitas agar UMKM naik kelas menjadi UKM atau IKM yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. “UMKM harus diberdayakan agar menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih kuat,” pungkasnya.(ADV-ST01)
