SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Josiah Michael, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk lebih kreatif dalam mengelola transportasi publik. Hal ini agar tidak terus-menerus bergantung pada subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Melihat perkembangan transportasi publik hingga saat ini, saya kira perlu ada terobosan kreatif dari Dishub,” katanya.
Ia mencontohkan layanan seperti Suroboyo Bus, Trans Semanggi, dan Wira-Wiri. “Jadi biar tidak sekadar beroperasi, tapi juga menghasilkan pendapatan yang memadai,” ujar Josiah.
Ia menyebutkan bahwa saat ini operasional transportasi publik Surabaya masih mengalami defisit dan sangat bergantung pada subsidi pemerintah daerah. “Kita tahu pengoperasian bus seperti Suroboyo Bus dan Wira-Wiri masih membutuhkan subsidi. Jika kondisi ini terus berlangsung, sulit berharap sistem transportasi publik kita bisa berkembang secara mandiri,” jelas dia.
Menurutnya, salah satu solusi untuk menekan angka subsidi adalah menggandeng pihak swasta, khususnya dalam pemanfaatan ruang iklan. “Halte bisa dimanfaatkan untuk iklan, begitu juga badan bus-baik bagian luar maupun dalam. Potensi ini harus dioptimalkan untuk menambah pendapatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran subsidi transportasi publik yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun seharusnya bisa ditekan. “Kalau subsidi bisa dikurangi, dana tersebut bisa dialihkan untuk pengembangan, seperti penambahan trayek atau pembelian armada baru,” imbuh Josiah.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap infrastruktur pendukung transportasi publik, seperti fasilitas penyeberangan jalan dan pedestrian di sekitar halte.
“Coba dicek, berapa banyak halte yang tidak punya fasilitas penyeberangan di sekitarnya? Ini sangat membahayakan penumpang. Belum lagi trotoar yang tidak layak atau bahkan tidak ada. Jadi bukan hanya soal bus-nya, tapi seluruh ekosistem transportasi harus diperhatikan,” tandasnya.
Ia menekankan bahwa upaya meningkatkan kualitas dan kemandirian operasional transportasi publik tidak bisa hanya mengandalkan subsidi, melainkan juga menuntut kreativitas dan efisiensi dari instansi terkait. “Transportasi publik milik Pemkot jangan selalu disandarkan pada subsidi. Dishub harus kreatif agar pendapatan meningkat dan pelayanan terus berkembang,” pungkasnya. (ADV-ST01)
