SURABAYATODAY.ID, SURABAYA -Perlindungan anak di ranah siber menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis, Aida Razalina, dalam gelaran Forum Nasional Komunikasi dan Digital (Komdigi) Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-VII di Grand City Ballroom Lantai 4, Surabaya, Rabu (7/5).
Dalam paparannya, Aida mengungkapkan pentingnya penguatan perlindungan anak dari dampak negatif dunia digital. Menurutnya, fenomena digital saat ini memiliki dua sisi, yakni dapat membawa kemudahan sekaligus menyimpan ancaman apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Maraknya konten negatif seperti pornografi anak, kekerasan daring, hingga judi online bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak. Risiko inilah yang ingin kami minimalisir, sehingga tercipta ruang digital yang lebih aman dan konstruktif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia,” terangnya.
Aida menitipkan pesan penting kepada pemangku kepentingan di tingkat kota, dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) atau Komdigi anggota APEKSI. Ia menekankan bahwa penguatan literasi digital kepada masyarakat akan potensi bahaya digitalisasi yang seringkali diabaikan.
“Kami meminta bantuan para Kadis Kominfo atau Komdigi untuk menggencarkan literasi digital, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada guru dan orang tua. Sebab, merekalah garda terdepan yang mampu memberikan bimbingan dan arahan yang tepat kepada anak-anak,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah kota untuk mengadopsi inisiatif-inisiatif dari kementerian dalam menyampaikan pemahaman mengenai aplikasi dan konten digital yang sehat, serta kemampuan untuk melindungi diri dan buah hati dari ancaman siber.
“Tentunya, implementasi di tingkat lokal pasti akan jauh lebih efektif,” imbuhnya.
Terkait regulasi pembatasan usia anak dalam penggunaan platform digital, Aida mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Komdigi tengah menyusun peraturan menteri terkait hal tersebut. Dalam aturan itu, akan ada beberapa skala umur yang disesuaikan dengan karakteristik platform.
“Kami terbuka lebar untuk masukan dari teman-teman APEKSI agar regulasi ini dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, sosialisasi yang masif bersama pemerintah kota menjadi prioritas agar aturan yang dibuat dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Baginya, kolaborasi erat antara Komdigi dan pemerintah kota menjadi kunci keberhasilan dalam perlindungan anak-anak dari bahaya siber.
“Kami sangat menyadari bahwa masyarakat memiliki kedekatan emosional dengan kepala daerahnya. Oleh karena itu, sosialisasi bersama pemerintah daerah menjadi krusial agar pesan perlindungan anak ini dapat diterima dan dipahami dengan baik,” tutur Aida.
Apresiasi khusus juga ia disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas inisiatif menggelar Forum Komdigi dengan mengundang perwakilan dari 98 kota anggota APEKSI. Ia berharap, forum ini menjadi fondasi yang kuat untuk kolaborasi berkelanjutan dalam memperjuangkan kepentingan digitalisasi yang aman dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
“Dinas Komunikasi adalah jantung dari perkembangan digitalisasi di setiap kota. Ini bukan hanya soal komunikasi dan teknologi, tetapi juga tentang infrastruktur telekomunikasi, aksesibilitas, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang sedang kita bangun melalui digitalisasi,” pungkasnya. (ST01)
