SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Dana abadi pendidikan berkelanjutan sudah dipasang sejak 2022 lalu. Namun masih belum terealisasi hingga tahun ini. Sehingga, akan kembali dipasang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Anggota DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mendorong percepatan realisasi dana abadi pendidikan berkelanjutan di Bojonegoro ini ’’Dana abadi pendidikan berkelanjutan selalu kami pasang. Untuk 2025 tetap terpasang, tapi di P-APBD 2024 ini dikurangi, tidak genap Rp 500 miliar,” ujarnya.
Ia menyebutkan belum terealisasinya dana abadi pendidikan itu karena masih membutuhkan regulasi. Regulasi dana abadi pendidikan berkelanjutan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU HKPD mensyaratkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang dana abadi diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
Afan menjelaskan, bahwa situasinya nanti dengan kondisi saat ini bisa jadi perlu diajukan raperda lagi. Karena memungkinkan tidak lagi menggunakan perda yang lama. “Jadi, butuh revisi dan perda baru untuk menyesuaikan,” ungkapnya.
Terlebih, perlu melihat peraturan Menteri keuangan (PMK) yang turun nanti, apa membutuhkan turunan berupa perda atau tidak. Sehingga, eksekutif harus mengajukan perda kembali untuk disesuaikan.
Adapun dana abadi ini tidak hanya menyangkut anggaran yang sedikit. Sehingga, tidak cukup apabila hanya dengan peraturan bupati (perbup). Sehingga, membutuhkan perda.
Menurut Afan, dana abadi pendidikan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Bojonegoro sebagai dana saving. Terlebih, melihat kapasitas fiskal Bojonegoro yang berlebih. Karena apabila semua digunakan untuk pembangunan saat ini, begitu SDA sudah habis, maka tidak punya dana saving.
’’Sangat berharap dan mendukung harus segera dilakukan percepatan. Agar anggaran yang sudah dipasang setiap tahun bisa segera dieksekusi. Untuk ditabung dalam dana abadi,” dorongnya.(ST10)
