SURABAYATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp 6,2 miliar dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Dana insentif fiskal tersebut diserahkan Wapres RI kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9).
Wapres RI Ma’ruf Amin mengingatkan kepala daerah agar memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Kemudian memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. “Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini,” katanya.
“Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah,” lanjut Wapres RI Ma’ruf Amin.
Ia juga mengatakan tahun ini pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia. “Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini,” terangnya.
Di akhir, Wapres Ma’ruf Amin menganjurkan agar program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) terus dioptimalkan. “Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain,” tutupnya. (ST02)
