SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan warning kepada ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Surabaya agar tidak melakukan pungutan liar. Ia menegaskan sesuai Peraturan Wali Kota nomor 112 Tahun 2022, bila tidak bekerja sesuai dengan peraturan, -peraturan di dalam perwali itu, ketua RT/RW dan LPMK bisa dicopot.
“Di dalam perwali, aturannya bisa mencopot itu (RT/RW dan LPMK). Saya yakin, yang terpilih itu bisa bekerja untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan wali kota maupun partai,” katanya.
Eri menegaskan agar ketua RT/RW dan LPMK bekerja sesuai kontrak kinerja melayani masyarakat. Karena itu, ia tak ingin, dalam melayani masyarakat itu ada pungli ketika ada warga yang membutuhkan pelayanan.
“Misal, ada warga mengurus akta kelahiran, lalu diminta duit, yo dicopot (ya dicopot). Sama dengan kontrak kinerjanya ASN. Apakah mau ketika melakukan pungli, kemudian diperiksa kepolisian dan kejaksaan?” imbuhnya.
Mantan kepala Bappeko ini menambahkan, bila terjadi pungli atau menyulitkan ketika mengurus administrasi kependudukan (adminduk), warga bisa melaporkan hal tersebut. “Boleh isi kas, tapi seikhlasnya, jangan seikhlasnya tapi minimal Rp 400 ribu, ya salah. Kalau terjadi pungli, saya bakal laporkan ke kepolisian dan kejaksaan,” tandasnya.
Maka itu, ia bakal mengumpulkan seluruh ketua RT/RW dan LPMK se-Surabaya. Dikatakan, ia akan memberikan pengarahan terkait aturan yang wajib dipenuhi selama menjabat.
Ia juga akan memberikan pengarahan mengenai berbagai aplikasi layanan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mulai dari aplikasi Sayang Warga, Warga Ku, hingga jumlah stunting di masing-masing wilayah.
“Nanti saya tunjukkan aplikasinya, jadi setiap RT/RW bisa melihat, warganya yang dapat bantuan kemiskinan berapa, yang stunting siapa, yang putus sekolah siapa. Itu bisa dilihat,” kata Eri.
Melalui imbauan tersebut, Wali Kota Eri berharap, seluruh Ketua RT/RW dan LPMK mau turun dan mengetahui secara langsung, siapa saja warganya yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini, ia menegaskan, sebagai Ketua RT/RW dan LPMK itu harus mau bekerja untuk kepentingan umat.
“Jangan sampai, sebagai ketua RT/RW dan LPMK bekerja bukan untuk kepentingan umat. Kemarin pemilihan RT/RW dan LPMK kan sempat gegeran, makannya nanti saya kumpulkan, jangan pernah ada kepentingan lain, selain untuk umat,” tegasnya. (ST01)
