SURABAYATODAY.ID, PROBOLINGGO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pihak memaknai peringatan Hari Nusantara sebagai momentum memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa. Sebab, laut memiliki esensi menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di nusantara.
“Laut adalah pemersatu bangsa, laut bukan pemisah pulau-pulau. Hari ini PR negeri ini adalah menjaga dan menguatkan persatuan,” katanya.
Hal itu disampaikan Khofifah saat peringatan Hari Nusantara tahun 2022 di halaman kantor UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Diskanla Jatim di Kota Probolinggo, Senin (26/12). “Ini akan menjadi kekuatan bagaimana kita membangun bangsa ini dengan berbagai keberagaman etnis, agama, suku. Bahwa semua akan menjadi bagian dari kekuatan yang mempersatukan wilayah NKRI,” tambahnya.
Peringatan Hari Nusantara ini dicanangkan sejak tanggal 13 Desember 1999, berawal dari Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri indonesia saat itu Djuanda Kartawidjaya. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Deklarasi ini dipertegas kembali dalam UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS (United Nations Convention on The Law of The Sea) Tahun 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
Gubernur Khofifah juga mengajak semua pihak untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut yang ada untuk kemakmuran masyarakat salah satunya dengan mengembangkan Blue Economy, yakni mengelola ekonomi nirlimbah (tanpa limbah). Konsep blue ekonomi di sektor laut adalah pemanfaatan laut untuk ekonomi masyarakat tapi tidak merusak lingkungan sehingga berkelanjutan/sustainable.
“Untuk itu, peringatan Hari Nusantara ini diharapkan menjadi momentum untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi maritim, pendayagunaan pesisir dan pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk membangun penguatan koneksitas antara perikanan tangkap dari laut dengan market pasar luar negeri atau ekspor,” katanya.
Menurutnya, potensi kelautan Indonesia sungguh sangat besar. Jatim memiliki wilayah laut yang begitu luas dan kaya potensi untuk dikembangkan. Di mana Provinsi Jatim memiliki panjang pantai sepanjang 3.521,69 kilometer dengan pengelolaan wilayah laut seluas lebih kurang 126.672 kilometer persegi, yang melintasi 22 kabupaten/ kota berpesisir di bagian utara dan selatan, Pulau Madura, serta 430 pulau- pulau kecil di wilayah Jatim.
“Saya mengajak kepada seluruh pihak agar sumber daya laut yang dimiliki Jatim ini terus dimaksimalkan dan diberdayakan secara optimal bagi kemakmuran masyarakat terutama kesejahteraan nelayan,” katanya.
Peringatan Hari Nusantara di Jatim ini mengambil tagline ‘Ke Laut Aja!’. Hal ini dimaknai dengan mengajak masyarakat untuk ke laut dan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan menjaga ekosistemnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim terus berupaya dalam pemulihan ekonomi termasuk didalamnya ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, penyerahan berbagai bantuan termasuk bantuan sosial kepada nelayan di Jatim menjadi rangkaian program perlindungan sosial dampak kenaikan harga BBM bagi nelayan, termasuk di Pelabuhan Mayangan ini.
Rangkaian Peringatan Hari Nusantara ini juga dilakukan penanaman cemara udang dan gerakan bersih-bersih pantai yang dilaksanakan di Pulau Gili Ketapang.
“Mari kita bersama menjaga laut kita, manjaga sumberdaya di wilayah pesisir yang merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengatakan, Kota Probolinggo memiliki potensi kelautan dan perikanan seperti Pelabuhan Tanjung Tembaga sebagai salah satu tempat sandar Kapal Pesiar Bellacruise, Pelabuhan Probolinggo Terminal Baru sebagai pelabuhan niaga dan bongkar muat, Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan sebagai tempat sandar dan bongkar muat kapal-kapal perikanan serta Pantai Permata yang memiliki keindahan Pohon Cemara dan Hutan Bakau.
“Semuanya harus dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Semua ini tidak bisa dilakukan sendiri Pemkot Probolinggo namun butuh campur tangan Pemprov Jatim dan stakeholder terkait” katanya.
Menurutnya, program perlindungan bagi nelayan di Kota Probolinggo melalui BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan. Tahun 2022, jumlah nelayan yang tercover sebanyak 2.867 yang memanfaatkan program tersebut. Di Tahun 2023 sekitar 2.100 orang, ada penurunan dibanding Tahun 2022. Yakni karena faktor meninggal dunia, usia tidak memenuhi syarat dan sudah beralih profesi.
“Saat ini, kami sedang berupaya mendukung Pelabuhan Kota Probolinggo dengan mendirikan BUMD dalam bentuk Perseroda (Perseroan Daerah). Tujuan pendirian BUMD tersebut untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,” katanya. (ST02)
