SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan Kick Off rangkaian peringatan Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur tahun 2022 di halaman kantor gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (16/9).
Gubernur Khofifah mengatakan program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini dihadirkan untuk meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan plan of action bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.
Ditegaskan Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” terangnya.
Secara khusus Khofifah meminta bupati/wali kota untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis. Karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp 257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kab/Kota di Jatim. Untuk itu ia meminta Bupati/Walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
“Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelasnya.
“Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial,” imbuhnya. (ST02)
