SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pendidikan formal, baik dari instansi negeri maupun swasta, merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Karenanya, dibutuhkan kesetaraan kualitas antara kedua sisi sehingga opsi edukasi juga semakin banyak.
“Jadi memang jangan lagi terfokus pada sekolah negeri. Harus ada kesetaraan, agar anak-anak berprestasi tersebar di sekolah swasta juga yang nantinya membawa kesetaraan (equalizing) baik di negeri maupun swasta,” ucap Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Ta’aruf dan Orientasi (Fortasi) dan Milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Surabaya ke-61 di gedung Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, Surabaya, Minggu (17/7).
Untuk itu, peran anggota aktif IPM diharapkan dapat menjawab tantangan hari ini. Terlebih, pasca perubahan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang ditempuh melalui tiga mekanisme. Yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen dari total daya tampung sekolah, 5 persen jalur prestasi, serta 5 persen jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
Menurutnya, banyak sekali yang kemudian merasa kecewa ataupun sedih karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Padahal, keadaan dan prestise sekarang ini sudah bergeser jauh dari saat PPDB dulu yang mengandalkan nilai ujian nasional untuk masuk negeri.
“Sekarang kan banyak yang menggunakan zonasi. Ya tentu zonasi bukan prestasi, itu memang kondisi. Nah, karena itu kita ingin juga meyakinkan bahwa sebenarnya lembaga pendidikan swasta ini baik dan berkualitas. Fortasi ini itu akan menjadi starting point bagaimana kader IPM menjawab tantangan ini,” terangnya.
Meski begitu, Emil tidak menampik fakta bahwa selain kualitas, keadaan finansial keluarga juga menjadi faktor utama dalam memilih sekolah. Sebab, tak dipungkiri, biaya sekolah negeri lebih murah dibandingkan sekolah swasta.
“Maka dari itu, peran konkret pemerintah yang sudah kami lakukan adalah memberikan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan atau BPOPP. Semacam dana BOS yang diberikan untuk SMA atau SMK baik negeri maupun swasta,” jelas Emil.
“Harapannya, sekolah bisa menyesuaikan SPP agar lebih terjangkau. Syukur-syukur bisa dijadikan program beasiswa bagi yang tidak mampu tapi tentunya punya kelayakan untuk memperoleh beasiswa,” imbuh Emil. (ST02)
