SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Komisi C DPRD Bojonegoro menggelar rapat kerja komisi, Kamis (7/7). Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD, rapat menghadirkan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga hadir pimpinan DPRD Bojonegoro.
Rapat antara lembaga legislatif-eksekutif tersebut membahas sinkronisasi data kemiskinan dan sinergi pengentasan kemiskinan ekstrem di Bojonegoro tahun 2021. Sebab, Bojonegoro menjadi salah satu dari lima kabupaten di Jawa Timur yang menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021.
Selain Bojonegoro, daerah lainnya adalah Bangkalan dan Sumenep. Ada pula Probolinggo, dan Lamongan.
Bupati Anna Mu’awanah mengatakan Pemkab Bojonegoro telah mempunyai program pengentasan kemiskinan. “Ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang menjadikan Bojonegoro sebagai pilot project penanganan kemiskinan ekstrem 2021,” ungkapnya.
Adapun strategi yang telah dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro yaitu, melakukan pendataan mandiri mulai bulan Januari 2022. Strategi ini justru telah mendahului Inpres No 4 Tahun 2022.
Langkah lainnya adalah melakukan identifikasi kesesuaian program kegiatan intervensi dengan strategi pengentasan kemiskinan.
Bupati Anna menjelaskan, maksud Pemkab Bojonegoro melakukan pendataan mandiri yakni sebagai langkah validasi dan pemutakhiran data secara real dan faktual oleh tim verifikasi di tingkat desa. “Kemudian Pemkab Bojonegoro akan memberikan Dana Insentif Desa (DID) guna mendorong pemerintah desa mengupayakan penurunan angka kemiskinan di desanya,” jelas dia. (ST10)
