SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim). Pemeriksaan yang berlangsung sekitar 3,5 jam iti terkait dugaan ijazah palsu.
Bupati Ponorogo tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 10.45 WIB. Ia terpantau keluar gedung sekitar pukul 14.25 WIB.
Dari pemeriksaan tersebut, Sugiri mengatakan diberi 20 hingga 30 pertanyaan oleh penyidik. Inti dari semua pertanyaan dari penyidik seputar kondisinya sekarang ini hingga laporan kasus dugaan ijazah palsu.
“Agak banyak sekitar 20 sampai 30 pertanyaan. Pertanyaan bapak sehat, nomor KTP, anak berapa, istri siapa soal keluarga juga,” ujarnya, Selasa (15/2).
Terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Jatim, Sugiri menjelaskan jika dirinya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Ia malah melontarkan pertanyaan, apakah orang seperti dirinya itu bisa memalsukan ijazah.
“Yo mosok aku iso malsu ijazah (masa aku bisa palsu ijazah). Opo duwe potongan koyo aku. Leh e malsu nang endi, lek gawe piye, yo ra mudeng aku (emang wajahku bisa, kalau mau palsu itu di mana, buatnya bagaimana). Prinsipnya itu ya,” jelasnya.
Dalam perkara ini politisi ini mengakui memang harus dijelaskan ke kepolisian serta publik terkait dugaan pemalsuan ijazah itu. Supaya masyarakat khususnya warga Ponorogo tetap kondusif.
“Saya wajib menjelaskan agar kemudian pertama ada kepastian hukum, kedua warga kami agar tidak galau. Bukan sekadar kooperatif, tidak dipanggil pun saya wajib memberikan penjelasan karena ada laporan. Nek ora ngono kan ngesakne (kalau tidak begitu kan kasihan) orang-orang, makanya saya datang,” dia menjelaskan.
Ditanya, apakah ada unsur politik dalam pelaporan ini, Sugiri enggan menduga-duga. “Saya tidak boleh menduga-duga. Namanya juga orang lapor kan boleh. Mau mencari panggung boleh, mencari makan boleh, mencari apa saja boleh. Kewajiban saya adalah menjawab, mengklarifikasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengungkapkan, pihak meminta keterangan terlapor atas dugaan kasus yang tertera dalam Pasal 263 KUHP.
“Dalam Pasal 263, hasilnya nanti akan kami sampaikan nanti kalau sudah selesai,” ujarnya.
Mengenai status hukum terlapor dalam kasus tersebut. Totok menegaskan, terlapor masih berstatus sebagai saksi yang sedang menjalani serangkaian mekanisme penyelidikan.
“Status beliau masih sebagai saksi dan masih kami klarifikasi,” ujarnya.
Diketahui, Bupati Ponorogo Sugiri dilaporkan oleh pelapor berinisial RBS (24) warga Kota Madiun, dengan perkara berbunyi dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Nama Sugiri tercatat sebagai terlapor dalam laporan polisi (LP) bernomor: LP/B/01.01/1/2022/SPKT/POLDAJATIM, yang diterima pada Senin (3/1) lalu. (ST04)
