SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditunjuk sebagai National Representative dalam ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama seluruh bupati/wali kota di Jatim menyatakan siap mendukung dan menyukseskan program Kemendagri.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kemendagri yang telah ditunjuk menjadi National Representative ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Seluruh bupati wali kota se-Jatim akan menjadi bagian yang menyukseskan program dari Kemendagri,” katanya
Khofifah melanjutkan, pembuatan ekosistem yang menunjang kesejahteraan masyarakat seperti Green economy, green infrastructure, green financial harus terus menerus dilakukan. Agar nantinya, proses perubahan lebih baik bisa dilakukan secara cerdas dan terintegrasi.
“Format yang terus memberikan kesempatan kita untuk melakukan update dari hari ke hari dan upgrade dari hari ke harinya,” paparnya
Menurutnya, banyak masyarakat yang kini telah beradaptasi dengan sistem atau IT yang telah diterapkan oleh pemerintah. “Misalnya retribusi pasar di Jatim sudah sangat banyak yang menggunakan QRIS. Ini juga menjadi arti bahwa proses keterpaduan untuk membangun kota yang cerdas sudah pada jalan yang tepat (on the right track),” paparnya
Khofifah juga mengatakan bahwa jelang Presidensi G20 tahun 2022 mendatang, sudah selaras dengan salah satu isunya yakni Pembangunan Smart City. “Ini merupakan sebuah acara yang akan mendukung dan memberikan pemahaman lebih jauh terkait penerapan Smart City yang terintregasi dimana sesuai dengan salah satu isu Presidensi G20 mendatang,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa ITE Hybrid Event 2021 merupakan sebuah alarm, bagi kita semua untuk segera melakukan transformasi digital menuju Smart City.
“Maksud dari penyelenggaran ITE 2021 ini adalah sebagai wakeup call dalam mendorong terselenggaranya smart city,” tuturnya
Tito melihat betapa keagungan teknologi saat ini mampu memunculkan konsep smart city untuk mengoleh sebuah perkotaan. Konsep IT dan Komunikasi tersebut kini dimanfaatkan oleh kota-kota besar termasuk juga negara besar dalam mengelola wilayahnya.
“Sehingga saat ini Kemendagri sudah meluncurkan pengurusan KTP yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Jadi, jika ada masyarakat yang KTP-nya domisili di Jakarta dan saat ini tinggal di Papua, sudah bisa mengurus disana. Hanya perlu sidik jari,” paparnya.
Guna mendukung pertumbuhan smart city di Indonesia, Tito menyebutkan perlu adanya perubahan-perubahan yang dilakukan. “Misalnya untuk merubah mindset masyarakat dari yang biasanya bekerja biasa-biasa aja perlu dilakukan transformasi,” kata Tito.
Dengan didukungnya Smart City oleh Presiden RI Joko Widodo, maka peluang-peluang besar dalam pelaksanaan ini semakin terbuka. Utamanya, Smart City juga sangat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan mempermudah pengambilan keputusan.
“Butuh juga merubah mindset pimpinan/pejabat daerah, memberikan kesadaran pentingnya IT. Sehingga butuh adanya pelatihan atau seminar yang diperlukan,” kata Tito.
“Mendorong database bersifat nasional, artificial intelegent untuk memproses dan memprediksi serta digitalisasi anggaran. Saya rasa ini bisa mendorong kita untuk jadi Smart City,” imbuhnya. (ST02)
