SURABAYATODAY.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, BPK RI Jakarta, Kamis (2/4).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah optimistis Jatim akan mampu mempertahankan capaian opini WTP sebagaimana telah diperoleh 10 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2015-2024.
Tak hanya itu Gubernur Khofifah juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan bupati dan wali kota di Jatim guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah, termasuk melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya pemanfaatan SIPD perlu terus diperkuat, khususnya dalam memastikan ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah.
“Capaian ini tentu kita syukuri bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan capaian perekonomian Jatim tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,33%. Tak hanya itu kontribusi Jatim terhadap perekonomian nasional mencapai 14,40% dan terhadap Pulau Jawa sebesar 25,29%.
Di sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65% dari target, mencerminkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, kinerja investasi mencapai Rp147,7 triliun atau tertinggi dalam enam tahun terakhir. Ekspor tumbuh 16,61%, sedangkan misi dagang dalam dan luar negeri menghasilkan transaksi lebih dari Rp20 triliun.
Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan Jawa Timur pada tahun 2025 berada di kisaran 9,3% dan menunjukkan tren penurunan, meskipun secara absolut masih menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.
“Capaian ini menjadi refleksi bagi kita semua, sekaligus pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama,” ucapnya.
Di tengah capaian tersebut, ia mengingatkan terkait dinamika global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, mulai dari tekanan geopolitik hingga volatilitas harga pangan dan energi.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dan efisien dalam pengelolaan anggaran, termasuk melalui penguatan belanja produktif dan refocusing pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap Program Strategis Nasional, mulai dari ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pengembangan industri dan perlindungan sosial.
“Tantangan ke depan bukan hanya pada kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi memastikan value for money, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bobby Adhityo Rizaldi menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Oleh karenanya ia meminta kepala daerah untuk memastikan implementasi sistem berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Mengingat salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi opini laporan keuangan adalah ketidaktepatan dalam pencatatan aset.
“Pencatatan aset yang tidak tepat bisa menjadi salah satu hal yang menghambat bahkan menurunkan opini. Karena itu kami minta agar dilakukan identifikasi dan mitigasi secara serius,” katanya. (ST11)
