SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat upaya pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika inflasi pada awal 2026. Berbagai program intervensi pasar digencarkan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) Surabaya pada Februari 2026 tercatat 5,11 persen.
“Jadi memang kalau secara year on year, kita (Surabaya) itu kan di angka 5,11%. Tapi memang kalau secara year on year, provinsi pun, nasional pun itu juga tinggi,” ujar Vykka, Jumat (13/3/2026).
Vykka menekankan jika dilihat dari indikator lain, yakni year to date (y-to-d), kondisi inflasi Surabaya sebenarnya masih relatif terkendali. Perhitungan inflasi dari awal tahun menunjukkan angka yang masih berada di bawah satu persen sehingga dinilai masih dalam batas yang aman. “Kalau kita lihat secara year to date nya, itu kan dari Januari sampai Desember. Itu kita (Surabaya) masih di 0,83 persen,” katanya.
Meski demikian, Vykka memastikan Pemkot Surabaya tetap melakukan langkah-langkah preventif karena inflasi dipengaruhi banyak faktor, seperti pergerakan harga bahan pokok hingga komoditas lain seperti emas dan tarif transportasi udara.
“Masih batas aman, tapi tetap kita harus preventif. Dalam artian, karena inflasi itu kan faktornya banyak, selain harga bahan pokok, ada emas, ada angkutan udara,” jelasnya.
Sebagai langkah pengendalian, Pemkot Surabaya mengintensifkan sejumlah program stabilisasi harga seperti Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar, hingga inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional dan distributor. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang serta menjaga harga tetap stabil di tingkat konsumen.
Vykka juga mengungkapkan penyumbang inflasi terbesar di Surabaya bukan berasal dari kelompok bahan pokok, melainkan komoditas emas serta tarif angkutan udara. Kedua komponen tersebut tercatat memberi kontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
“Paling besar menyumbang inflasi itu sebetulnya emas. Di Surabaya itu emas dan angkutan udara. Jadi kemarin di bulan Januari-Februari (2026) itu angkutan udara,” ungkapnya.
Ia memperkirakan kontribusi sektor transportasi udara terhadap inflasi masih berpotensi meningkat menjelang masa libur Lebaran 1447 Hijriah. Hal ini mengingat tingginya permintaan perjalanan udara pada periode tersebut. “Apalagi lebaran ini kan sekarang bulan Maret, nanti rilisnya (BPS) di bulan April. Jadi kemungkinan angkutan udara jadi penyumbang inflasi,” tambahnya.
Sementara itu, pada kelompok bahan pokok, Vykka menyebut, komoditas cabai menjadi salah satu yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, khususnya musim hujan yang berdampak pada produksi dan distribusi cabai. “Jadi kalau di Surabaya memang yang tinggi itu cabai. Cabai itu memang sudah dari 3-4 bulan yang lalu, karena musim hujan,” jelasnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS) dalam pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan cabai berharga terjangkau bagi masyarakat. “Untuk pelaksanaan Pasar Murah dan GPM kita bekerja sama PISS. Jadi dia menjual harga cabai yang terjangkau,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga terus memantau pergerakan harga beras, terutama beras premium yang memiliki permintaan cukup tinggi di masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemkot menggandeng Bulog dalam menyediakan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). “Kalau beras itu sebenarnya beras premium, tapi pemerintah kota melalui Bulog menyediakan beras SPHP,” ujarnya.
Menurutnya, harga beras premium di Surabaya saat ini masih relatif stabil dan belum menunjukkan lonjakan signifikan. Di pasaran, harga rata-rata komoditas tersebut masih berada di kisaran Rp16 ribu per kilogram.
“Harganya masih terjangkau, tidak yang drastis signifikan. Kalau beras SPHP kan ada HET nya, kalau beras premium itu enggak ada, tapi rata-rata di angka Rp16 ribu,” pungkasnya. (ST01)
