SURABAYATODAY.TODAY.ID, SURABAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan langkah revolusioner dalam dunia pendidikan dengan menjalin kerja sama strategis bersama 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 24 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Lobby Balai Kota pada Kamis, (5/2/2026). Kerja sama ini, berfokus pada pemberian beasiswa berupa bantuan biaya perkuliahan bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Kota Pahlawan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata implementasi Pancasila dan gotong royong dalam membangun kota. Ia menegaskan bahwa jumlah PTN dan PTS yang mengikuti kerja sama akan terus bertambah secara bertahap.
“Alhamdulillah, hari ini hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta hadir. Memang ada beberapa yang berhalangan, tetapi secara keseluruhan partisipasi sangat besar. Tadi tercatat sekitar 32 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menandatangani kerja sama, dan jumlahnya akan terus bertambah secara bertahap,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa jangkauan bantuan pendidikan tahun ini, meningkat dari 3.000 mahasiswa menjadi 24.000 mahasiswa. Peningkatan tersebut, tak lepas dari adanya evaluasi sistem dan kolaborasi dengan pihak kampus. Mengenai pendanaan bantuan pendidikan, Pemkot Surabaya menyiapkan dana sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar untuk tahun 2026.
“Tahun ini lebih besar, tapi yang terpenting bukan jumlahnya, melainkan jangkauannya yang jauh lebih luas. Kebijakan ini diprioritaskan bagi keluarga prasejahtera (Desil 1–5) dengan prinsip satu keluarga minimal satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan,” terangnya.
Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kerja sama ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa perguruan tinggi negeri tidak dapat melakukan perubahan karena kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pihak kampus.“Tapi hari ini terbukti bahwa perubahan bisa dilakukan, jika niatnya untuk membantu rakyat kecil,” imbuhnya.
Tak lupa, Wali Kota Eri Cahyadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada PTN, terkait beberapa anak di Kota Surabaya yang mengisi data ekonomi orang tua tidak sesuai dengan kondisinya. Ia meminta, agar para mahasiswa dapat terus berkuliah dengan bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya. “Saya mohon, jangan anak-anak ini (yang memberikan data tidak sesuai) dihukum. Yang penting mereka tetap bisa kuliah. Soal UKT, biar menjadi tanggung jawab saya,” terangnya.
Terkait besaran biaya yang diberikan, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa itu akan menjadi kewenangan Pemkot Surabaya dengan pihak kampus masing-masing. Yang terpenting adalah para mahasiswa dar keluarga prasejahtera bisa terus berkuliah hingga lulus.“Jangan fokus pada angka. Fokusnya adalah bagaimana anak-anak ini bisa terus kuliah. Soal kekurangannya, kita carikan solusi bersama, lewat kampus, orang tua asuh, atau skema lain,” imbuhnya.
Wali Kota Eri Cahyadi yang akrab Cak Eri ini, berpesan para mahasiswa yang menerima bantuan biaya perkuliahan untuk tidak merasa rendah diri karena berasal dari keluarga kurang mampu.
“Justru kalian harus menunjukan bahwa kalian adalah generasi emas. Belajarlah sungguh-sungguh supaya kelak, salah satu dari kalian bisa berdiri di sini sebagai Wali Kota Surabaya, sebagai pemimpin bangsa,” tandasnya.
Kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut didukung penuh oleh PTN dan PTS. Rektor UNESA, Prof. Nurhasan memberikan apresiasi tinggi terhadap ide ini yang ia sebut sebagai “ide gila yang luar biasa.” Menurutnya, kelemahan bangsa selama ini adalah kurangnya fokus dan sulitnya bekerja sama, namun Kota Surabaya berhasil mendobrak hal tersebut.
“Ini adalah program luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan melalui SDM unggul. UNESA siap mendukung penuh, berapapun kuota yang ditugaskan oleh Pak Wali,” tegas Cak Hasan biasa ia disapa.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Wijaya Putra, Budi Endarto yang mewakili PTS, menyoroti perubahan kebijakan melalui Perwali Nomor 4 Tahun 2026. Ia menilai kebijakan ini bersifat redistributive policy dan investasi sosial jangka panjang.
“Dulu bantuan hanya untuk PTN, sekarang mahasiswa di PTS yang ber-KTP Surabaya juga mendapatkan hak yang sama. Ini adalah social investment yang akan kita bawa ke tingkat nasional sebagai pilot project,” kata Budi.
Momen haru sempat pecah saat diperkenalkannya Anisah Wahyu Triska, mahasiswa semester 5 jurusan Administrasi Publik di salah satu PTS. Anisah hampir putus kuliah karena keterbatasan biaya dan harus membantu ibunya berjualan penyetan. Melalui program ini, Anisa dipastikan dapat melanjutkan pendidikannya hingga lulus.
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin dengan Pemkot Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi. Semoga ke depan semakin banyak mahasiswa kurang mampu yang terbantu melalui program ini,” pungkasnya. (ST01)
