SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pertemuan bertema “Sinergi Kebijakan Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Transaksi, dan Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Kota Surabaya” tersebut berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (15/12/2025).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung jalannya diskusi sekaligus menyampaikan paparan utama. Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kota Surabaya serta para pemangku kepentingan strategis, di antaranya Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, dan mitra terkait lainnya.
Sejumlah narasumber dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, serta institusi teknis seperti Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, dan perwakilan perguruan tinggi turut memaparkan berbagai isu strategis.
Materi yang dibahas mencakup evaluasi inflasi akhir tahun, proyeksi pertumbuhan ekonomi, pengawasan distribusi bahan pangan, hingga strategi menjaga ketahanan pangan daerah.
Wali Kota Eri menjelaskan, rapat koordinasi ini menjadi forum penyatuan langkah seluruh tim strategis, mulai TPID, TP2DD, TPAKD, hingga tim percepatan ekonomi. Seluruh inisiatif tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tujuan akhir mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
“Fokus utama yang ditekankan adalah inflasi dijaga melalui implementasi digitalisasi yang terintegrasi dengan peningkatan akses keuangan daerah. Akses keuangan ini penting untuk menopang permodalan pedagang dan pelaku UMKM. Ketika seluruh elemen bergerak sinergis, pertumbuhan ekonomi akan tercapai,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan guna mengevaluasi output dan outcome masing-masing tim. Evaluasi tersebut akan menentukan langkah konkret ke depan, mengingat seluruh tim saling menunjang.
“Dalam pengendalian inflasi, misalnya, digitalisasi harus terintegrasi dengan data kebutuhan komoditas yang tercantum dalam indeks dan neraca komoditas. Data tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pemenuhan kebutuhan pasar,” imbuhnya.
Dengan mengetahui secara pasti lokasi kulakan atau pengambilan barang, dan identitas produsen, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat memastikan ketersediaan barang di lapangan. “Ini merupakan upaya mempertemukan data dengan pelaku di lapangan,” ujarnya.
Wali Kota Eri juga menyampaikan, berdasarkan paparan Kepala OJK, sinergi lintas tim yang dibangun Pemkot Surabaya menjadi perhatian di tingkat nasional. OJK bahkan mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dijalankan di Surabaya.
“Ini menunjukkan bahwa langkah Surabaya dalam mengintegrasikan berbagai elemen untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan sudah sejalan dengan agenda nasional. Pertumbuhan ekonomi yang optimal bisa dicapai ketika seluruh aspek bergerak bersama,” terangnya.
Upaya konkret menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga diawali dengan pemetaan neraca komoditas kebutuhan pokok utama di Surabaya. Setelah komoditas prioritas ditetapkan, harga dipetakan mulai dari tingkat produsen hingga harga jual di pasar.
“Setelah harga produsen diketahui, Tim Pengendalian Inflasi yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian, memastikan ketersediaan stok di lapangan serta mencegah kenaikan harga di luar batas kewajaran,” paparnya.
Dengan pembagian tugas yang jelas, pengendalian inflasi diharapkan berjalan efektif. Inflasi yang terjaga akan memastikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menjaga daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pergerakan ekonomi Surabaya.
“Fungsi tim-tim ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian Asta Cita Presiden. Ketika pasokan pangan tersedia dan harga stabil, daya beli terjaga, kebutuhan pokok terpenuhi, dan kemiskinan akan menurun,” tuturnya.
Saat ini, kinerja ekonomi Surabaya menunjukkan tren positif. IPM tercatat sebesar 85,6 persen, nilai investasi mencapai Rp40,48 triliun, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 sebesar 5,5 persen, angka kemiskinan turun menjadi 3,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,84 persen, dan Gini Rasio menurun menjadi 0,369.
Namun, Wali Kota Eri menegaskan, capaian tersebut bukan semata hasil kerja Pemkot Surabaya, melainkan buah kolaborasi bersama BI, OJK, BPS, Kejaksaan, Kepolisian, dan perguruan tinggi.
“Saat ini pertumbuhan ekonomi Surabaya berada di kisaran 5,5 persen. Target tahun depan harus ditingkatkan hingga di atas 6 persen. Dengan pergerakan ekonomi bruto mencapai sekitar Rp700 triliun, seharusnya potensi pertumbuhan bisa lebih tinggi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan data ekspor-impor dari otoritas kepelabuhanan dan logistik yang menghambat BPS dalam menghitung pertumbuhan ekonomi secara akurat. Karena itu, pemerintah daerah bersama BI dan OJK akan mengambil peran dalam validasi data tersebut.
“Ini penting untuk mengetahui potensi riil pertumbuhan ekonomi Surabaya. Sebagai kota jasa dan gerbang utama Indonesia Timur, Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar,” pungkasnya. (ST01
